Bupati Oyon : Verifikasi Data Pelaku Usaha Korban Banjir Harus Objektif dan Tepat Sasaran

ACEH SINGKIL, TrenNews.id – Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon memimpin rapat verifikasi dan validasi data pelaku usaha terdampak banjir hidrometeorologi tahun 2025 di Op-Room Kantor Bupati, Jumat (18/9/2026).

Rapat itu dihadiri Ketua MPU H. Roesman Hasmy, Pj Sekda Aceh Singkil H. Edy Widodo, Plt Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Plt Kadis DPMK, Plt Kadis Kominfo, tujuh camat dan 58 keuchik dari wilayah terdampak.

Bupati Safriadi Oyon menegaskan verifikasi data bukan sekadar administratif, tetapi menjadi dasar kebijakan pemerintah agar bantuan tepat sasaran.

“Rapat ini menyangkut data, hak masyarakat, dan ketepatan kebijakan pemerintah. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan dengan integritas, kehati-hatian, serta berdasarkan fakta yang benar-benar ditemukan di lapangan,” tegas Safriadi.

Ia meminta tim verifikator berpegang pada prinsip objektif, transparan, akurat, tidak diskriminatif dan akuntabel. Setiap data harus memiliki bukti yang jelas mulai dari identitas, alamat usaha, kondisi usaha hingga tingkat kerugian.

“Jangan sampai data dipengaruhi hubungan keluarga, kedekatan, tekanan, ataupun kepentingan pihak tertentu. Yang kita ukur adalah fakta dan kondisi nyata. Data harus benar, proses harus bersih, dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Bupati juga meminta camat dan keuchik aktif mendampingi tim di lapangan sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi wilayah.

“Pastikan masyarakat yang benar-benar terdampak tidak terlewat dan yang tidak memenuhi kriteria tidak dimasukkan. Jangan ada yang ditutupi, tetapi juga jangan ada data yang ditambahkan tanpa alasan dan bukti yang kuat,” katanya.

Safriadi menekankan ketelitian verifikasi sangat penting agar tidak merugikan masyarakat dan memastikan kebijakan menyentuh pihak yang membutuhkan.

“Kita tidak sedang sekadar menyusun daftar. Kita sedang memastikan kebijakan pemerintah menyentuh masyarakat yang tepat. Saya minta seluruh tim bekerja dengan kejujuran, ketelitian, keberanian, dan rasa tanggung jawab,” tegasnya.

Ia berharap proses tersebut menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis yang ada.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar terdampak kehilangan haknya hanya karena proses verifikasi yang tidak cermat,” pungkasnya.

Pewarta : Arman Munthe