Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Singgung Polemik Ijazah

Jakarta, TrenNews.id – Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik terkait dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik. Saran tersebut disampaikan Rocky menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.

Dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (9/10/2026), Rocky menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi langkah politik yang elegan untuk meredakan keresahan masyarakat sekaligus mencegah polemik semakin meluas.

“Hari-hari ini semua orang gelisah. Nah, beban psikologi itu yang mau saya cairkan. Karena itu, di dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri,” kata Rocky.

Ia juga menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menyeret Presiden Prabowo Subianto ke dalam polemik yang berkaitan dengan Wakil Presiden.

Menurut Rocky, langkah tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab kenegarawanan sekaligus upaya mencegah meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat.

“Ini mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangannya yang ilegal. Karena itu tindakan awal untuk meminta, ‘Pak Gibran, Anda itu pada akhirnya harus bersikap negarawan’ itu,” ujarnya.

Soroti Putusan Mahkamah Konstitusi

Rocky turut mengkritik putusan MK yang tidak menerima gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden Gibran pada Pilpres 2024.

Menurut dia, putusan tersebut justru membuka ruang bagi DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perdebatan publik selama beberapa waktu terakhir.

Rocky menilai MK tidak mengambil langkah untuk mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan telah dilantik sebagai Wakil Presiden RI.

“Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan, karena dua-duanya dimenangkan itu. Tetapi implisit di dalam cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR,” kata Rocky.

Ia berpandangan, persoalan tersebut kini memasuki ranah politik sehingga perlu mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai.

“Jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR, jadi dia kirim bola panas ke DPR itu,” lanjutnya.

Minta DPR Tindak Lanjuti Polemik

Lebih lanjut, Rocky mendorong DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan tersebut agar polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran tidak terus berlarut-larut.

Ia mengingatkan bahwa persoalan terkait dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan publik yang berulang.

Menurut Rocky, akumulasi kekecewaan masyarakat berpotensi memperbesar tekanan politik apabila tidak direspons melalui langkah penyelesaian yang tepat.

“Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR, jadi masalah politik. Kita mesti cegah jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ke ijazah Pak Gibran itu, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada ‘Dinasti Jokowi’,” pungkasnya.

Pernyataan Rocky tersebut menambah panjang perdebatan politik mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.