Potensi Denda Rp132,8 Juta di PUPR Belum Dipungut, Klausul Denda Cacat?

ACEH SINGKIL,TrenNews.id – Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Aceh atas LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 mencatat adanya potensi kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan pekerjaan pada dinas PUPR sebesar Rp132.814.962,78.

Temuan tersebut tertuang pada halaman 39 sampai dengan 41 LHP dengan judul Dasar Pengenaan Denda Keterlambatan pada Pekerjaan Belanja Hibah Konstruksi Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Potensi Penerimaan Denda Keterlambatan.

Berdasarkan LHP, Pemkab Aceh Singkil pada TA 2025 menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp30.875.451.628,25 dengan realisasi Rp29.912.563.400,00 atau 96,88 persen.

BPK menemukan bahwa klausul denda keterlambatan pada dokumen kontrak pekerjaan konstruksi masih memuat dua alternatif dasar pengenaan denda dan belum menetapkan pilihan sesuai karakteristik pekerjaan. Kondisi tersebut diketahui terjadi karena PPTK tidak menelaah kembali dasar penetapan denda dalam dokumen kontrak.

Selain itu, BPK mencatat terdapat satu paket pekerjaan pada dinas PUPR yang penyelesaiannya melewati jangka waktu kontrak. Atas keterlambatan tersebut telah diberikan kesempatan penyelesaian 28 hari kalender dan masa kompensasi 28 hari kalender akibat bencana banjir dan longsor berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 300.2.3/16/2026 dan Nomor 100.3.3/149/2024.

Namun sampai pemeriksaan fisik pada 13 Mei 2026, pekerjaan tersebut masih belum selesai dan baru serah terima pada 21 Mei 2026. BPK kemudian menghitung potensi denda keterlambatan selama 134 hari kalender sejak 8 Januari sampai 21 Mei 2026 dengan nilai sebesar Rp132.814.962,78.

Perhitungan tersebut didasarkan pada nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp1.291.727.621,80 dikurangi bagian pekerjaan selesai Rp300.571.183,17 sehingga dasar pengenaan denda sebesar Rp991.156.438,63 dengan denda 1 permil per hari sebesar Rp991.156,44.

BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, dan SSUK.

BPK menilai hal tersebut disebabkan Kepala dinas PUPR selaku PA kurang cermat dalam mengawasi kegiatan dan PPTK tidak cermat dalam pengendalian pelaksanaan kontrak.

Bupati Aceh Singkil melalui Kepala dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan akan melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan agar Kepala dinas PUPR lebih cermat mengawasi kegiatan, menginstruksikan PPTK untuk lebih cermat dalam pengendalian kontrak, serta memproses potensi kekurangan penerimaan denda sebesar Rp132.814.962,78 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Berita ini disusun berdasarkan LHP BPK Perwakilan Aceh LK Aceh Singkil TA 2025. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No 40/1999 dan KEJ.

Pewarta : Arman Munthe