Keluhan Tinggi Trotoar di Bontang, Dinas PUPRK Tegur Kontraktor

Bontang, TrenNews.id – Keluhan mengenai tinggi trotoar di beberapa titik Kota Bontang mendapat perhatian serius dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK). Kepala Bidang Bina Marga, Anwar Nurdin, menegaskan bahwa pihaknya telah lebih dahulu menegur kontraktor terkait masalah ini.

“Kami sudah mengeluh duluan ke kontraktor. Ada tiga titik yang terlalu tinggi dan perlu dipangkas. Kami sudah sampaikan,” ujar Anwar.

Saat ini, proyek trotoar tersebut telah rampung secara keseluruhan. Namun, Anwar menegaskan masih ada beberapa komponen yang perlu diperbaiki. Jika tidak segera diselesaikan, Dinas PUPRK akan menahan jaminan pemeliharaan kontraktor sebesar 5 persen dari nilai kontrak, yang mencapai sekitar Rp450 juta. Masa pemeliharaan proyek ini berlangsung selama setahun.

Selain tinggi trotoar, Dinas PUPRK juga menyoroti kualitas pemasangan tangkapan air yang dinilai tidak sesuai standar. Bahkan, tutup tangkapan air tersebut dipasang lebih tinggi daripada badan jalan, membuatnya rawan kerusakan dan mudah terlepas.

“Kami meminta kontraktor membongkar dan memperbaiki. Jika ada komponen seperti tiang bollard yang hilang, kontraktor harus menggantinya,” tambah Anwar.

Perbedaan material antara tiang bollard di proyek ini juga menjadi sorotan, karena dinilai lebih rawan pencurian. Hal ini memperkuat kekhawatiran warga dan anggota dewan tentang kualitas pekerjaan di lapangan.

Tidak hanya pemerintah, warga pun mengeluhkan dampak dari pengerjaan proyek ini. Baim, warga RT 13 Kelurahan Bontang Baru, merasa terganggu dengan ketinggian trotoar di depan bengkelnya.

“Kami harus pakai kayu supaya mobil tidak tersangkut. Ini material dari kami sendiri,” keluhnya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat proses pengerjaan berlangsung, pihaknya telah mengingatkan kontraktor, namun tidak mendapat tanggapan. Beberapa warga bahkan terpaksa memarkirkan kendaraan di lahan lain karena mobil tidak dapat masuk ke halaman rumah mereka.

Proyek yang digarap oleh PT Tuah Persada Perkasa dengan anggaran Rp7 miliar ini jelas membutuhkan evaluasi menyeluruh. Anwar menegaskan, segala pembenahan yang diperlukan harus diselesaikan selama masa pemeliharaan.

Masalah seperti ini menjadi pembelajaran penting bagi pihak terkait untuk meningkatkan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek ke depan. Dengan demikian, harapannya, kebutuhan dan kenyamanan warga tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan infrastruktur.

Pewarta : Arman
Editor : Annisa