Ketum HMI MPO: Isu Kapus Motaha Berpotensi Dipolitisasi dan Sarat Hoaks

Konawe Selatan, TrenNews.id – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Indra Dapa Saranani, angkat bicara terkait isu yang berkembang mengenai Puskesmas Motaha di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan.

Menurutnya, pemberitaan yang beredar saat ini tidak sesuai dengan fakta lapangan dan berpotensi kuat merupakan hoaks yang dipolitisasi oleh oknum tertentu.

“Berdasarkan investigasi dan penelusuran kami, pemberitaan yang ramai beredar tidak benar adanya. Faktanya, Kepala Puskesmas Motaha telah menjalankan tugas secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Indra kepada TrenNews.id, Selasa (13/5/2025).

Indra menilai, terdapat indikasi kuat adanya upaya politisasi jabatan birokrasi oleh oknum-oknum yang ingin menggantikan posisi Kepala Puskesmas Motaha.

Ia menegaskan bahwa tudingan mengenai pelayanan buruk, termasuk dugaan penelantaran anak di bawah umur dan padamnya listrik di fasilitas kesehatan tersebut, adalah tidak berdasar.

“Terkait padamnya listrik, itu adalah wewenang dari PLN Sulawesi Tenggara, bukan tanggung jawab kepala puskesmas. Sedangkan isu penelantaran anak merupakan informasi palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan munculnya media-media yang menurutnya tidak beretika dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Indra menyebut hal ini sebagai “racun informasi” yang dapat mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat dan Pemerintah Daerah Konawe Selatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara agar tidak terpengaruh oleh pemberitaan hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Lebih lanjut, HMI MPO menyatakan dukungannya terhadap kinerja Kepala Puskesmas Motaha yang dinilai tetap profesional di tengah tekanan isu-isu yang berkembang.

“Kami telah mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Puskesmas Motaha bahwa tudingan tersebut tidak benar. Kami menilai pemberitaan yang berkembang tidak bermoral dan hanya menguntungkan oknum tertentu yang ingin mengambil alih jabatan tersebut,” tutupnya.

Pewarta : Nisa