Kolaka Utara Genjot Transformasi Digital, Mulai dari Desa Hingga Layanan Publik

Lasusua, TrenNews.id — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terus mendorong percepatan transformasi digital melalui sejumlah program strategis yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Salah satu prioritas tahun ini adalah perluasan akses internet gratis dan penguatan sistem layanan digital pemerintahan.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kolaka Utara, Makbul, S.K.M., saat dihubungi TrenNews.id, Selasa, 2 Juli 2025, menyebutkan bahwa program wifi gratis saat ini telah dimulai di Desa Mosiku sebagai proyek percontohan. “Tahun depan, kami memprioritaskan pengadaan wifi gratis di taman-taman dan ruang terbuka hijau untuk menunjang aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Menurut Makbul, digitalisasi layanan publik di Kolaka Utara menunjukkan progres positif. Sejumlah layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, pengaduan masyarakat, dan layanan kesehatan telah berbasis aplikasi. “Hasilnya, indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk domain layanan mencapai 3,55 pada tahun 2024,” ungkapnya.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi. Integrasi antar sistem, keterbatasan infrastruktur TIK, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Diskominfo saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional sebagai rujukan utama pengembangan sistem terpadu.

Langkah menuju Smart City juga mulai dirintis. Makbul menyebutkan bahwa masterplan SPBE telah disusun sebagai fondasi awal. Fokus pengembangan diarahkan ke sektor Smart Governance, terutama digitalisasi perizinan dan pelayanan publik.

Di wilayah pedesaan, Diskominfo Kolaka Utara memfasilitasi pembangunan jaringan lokal, termasuk pemanfaatan teknologi satelit seperti Starlink. “Akses informasi harus merata. Warga desa berhak menikmati konektivitas yang sama dengan kota,” kata Makbul.

Dalam meningkatkan literasi digital, Diskominfo menggandeng komunitas, organisasi masyarakat, dan sekolah untuk menyosialisasikan penggunaan media sosial yang sehat serta bahaya penyebaran hoaks. Edukasi publik disalurkan lewat kanal media sosial resmi dan situs web pemerintah daerah.

Sementara itu, dari sisi keamanan informasi, Diskominfo menerapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya peningkatan kompetensi ASN di bidang persandian, audit keamanan sistem, penggunaan sertifikat elektronik, serta pembentukan tim tanggap insiden siber (CSRIT). “Keamanan data adalah pondasi utama pemerintahan digital,” tegas Makbul.

Terkait infrastruktur jaringan komunikasi, sebagian besar OPD di Kolaka Utara masih mengandalkan internet publik. Namun beberapa unit kerja sudah terhubung dengan jaringan intranet pemerintah pusat untuk menunjang pengelolaan data internal dan antarinstansi.

Dari sisi komunikasi publik, Diskominfo menjalin kerja sama resmi dengan media cetak, daring, dan elektronik untuk menyebarluaskan informasi pembangunan daerah. “Kami juga memonitor persepsi publik dan menanggapi aspirasi masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR,” ujarnya menambahkan.

Dengan berbagai terobosan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang digital, terbuka, dan partisipatif.

Pewarta: Asse