Lanjutan Sidang Sengketa Tanah Tangkarimba: Terungkap Alokasi 15% untuk Kepentingan Pribadi Kades Tettekang

Belopa, TrenNews.id – Persidangan sengketa tanah Tangkarimba kembali menarik perhatian publik. Kamis (23/01/2025), Pengadilan Negeri (PN) Belopa menggelar sidang lanjutan dengan pemeriksaan saksi tergugat. Sidang ini menghadirkan Kepala Desa Tettekang, Marsus Shaleh, sebagai tergugat, didampingi penasihat hukumnya. Dua saksi turut dihadirkan, yakni Reddi, Panitia Pengelola Tangkarimba, dan Abdullah Masudang, anak mantan Kepala Dusun Tettekang.

Dalam persidangan, penasihat hukum penggugat, Irsyad Djaffar, SH., menyoroti kesaksian yang dianggap tidak valid. “Kedua saksi pihak tergugat cenderung menghindar dengan mengatakan tidak tahu atau lupa,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kedua saksi tidak dapat disebut sebagai saksi fakta karena tidak mengetahui hasil musyawarah kecamatan yang menyatakan tanah Tangkarimba dalam status quo.

Pengakuan Menarik: Alokasi 15% untuk Kepentingan Pribadi Kades
Salah satu momen krusial dalam persidangan adalah pernyataan Reddi, saksi tergugat, yang mengungkap adanya alokasi 15% dari pengelolaan tanah Tangkarimba untuk kepentingan pribadi Kepala Desa Tettekang. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam pengelolaan tanah adat tersebut.

Selain itu, pengacara penggugat menyoroti legalitas Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kades Tettekang. Menurutnya, SKPT itu cacat hukum karena sudah seharusnya berakhir pada 2016 dan tidak boleh diterbitkan saat tanah dalam status sengketa.

Irsyad juga mengacu pada keterangan Maddika Ponrang dan pemangku adat Kedatuan Luwu. Para tokoh adat menegaskan bahwa tanah Tangkarimba hanya dapat dikelola oleh keturunan keluarga dari Maddikaan Tettekang. Ini semakin memperjelas klaim penggugat terhadap tanah tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, penggugat Amrullah Makang berharap majelis hakim mampu memberikan keputusan yang adil. “Kami berharap persoalan sengketa ini dapat diselesaikan secara terang sehingga ada kepastian hukum terkait kepemilikan tanah Tangkarimba,” ujar Irsyad menutup pernyataan.

Kasus ini terus menjadi sorotan, terutama dengan terungkapnya dugaan alokasi dana 15% untuk kepentingan pribadi. Semua pihak kini menanti keputusan akhir majelis hakim yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pewarta: Fadly