Mahalnya Biaya Sosialisasi Calon Kepala Desa Berpeluang Ciptakan Koruptor Baru

TrenNews.id – Di Indonesia, pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu momen penting dalam sistem pemerintahan desa. Pemilihan ini menentukan pemimpin yang akan mengelola anggaran dan pembangunan di tingkat desa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran mengenai tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kepala desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Biaya yang membengkak ini bukan hanya menjadi beban bagi calon, tetapi juga membuka celah bagi munculnya praktik korupsi.

1. Tingginya Biaya Sosialisasi

Sosialisasi Pilkades adalah bagian penting dari proses pemilihan. Para calon kepala desa perlu mengenalkan diri mereka kepada masyarakat, menjelaskan visi dan misi, serta membangun hubungan yang baik dengan konstituen mereka. Namun, dalam banyak kasus, biaya untuk sosialisasi ini bisa sangat tinggi. Mulai dari biaya transportasi, penyediaan alat peraga, hingga biaya untuk acara kampanye atau pertemuan dengan warga, semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dalam beberapa daerah, biaya ini dapat mencapai puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah, yang jelas bukan jumlah kecil, terutama di desa-desa dengan anggaran terbatas. Ketika calon kepala desa terpaksa mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memenangkan pemilihan, mereka sering kali terjebak dalam dilema moral. Untuk menutupi biaya ini, ada kemungkinan mereka akan mencari cara untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan setelah terpilih.

2. Korupsi Sebagai Risiko

Tingginya biaya untuk sosialisasi membuka peluang bagi praktik korupsi. Beberapa calon kepala desa, terutama yang memiliki dana terbatas, mungkin merasa terdesak untuk mencari sumber pendanaan tambahan yang tidak sah. Hal ini bisa memicu praktik korupsi, baik dalam penggunaan anggaran desa yang tidak transparan maupun dalam bentuk suap untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, dalam beberapa kasus, calon kepala desa yang mengeluarkan biaya besar untuk kampanye sering kali merasa memiliki “hak” untuk mengembalikan biaya tersebut setelah menjabat. Ini bisa membuka celah bagi penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi