Maksi Ngkeros:Manggarai Gagal Karena Dipimpin Bupati Gagal

RUTENG, TRENNEWS.ID – Bakal calon bupati dan wakil bupati(Maksimus Ngkeros dan Ronal Susilo) menggelar deklarasi akbar di Kampung Wae Mbeleng,Kecamatan Ruteng,Jumat malam(20/9).

“Saya dan Dokter Ronal mungkin sama yang di rasakan pa Heri Ngabut juga masyarakat manggarai bahwa keadaan daerah kabupaten manggarai saat ini sedang tidak baik-baik saja.Maka kami terpanggil untuk membenahi melakukan perubahan dan perbaikan supaya kembali ke rel yang benar.Ini bagian dari evaluasi.Saya boleh katakan bupati kita gagal”,ungkap Maksi Ngkeros dalam sambutannya.

Seorang insinyur tersebut membeberkan kegagalan Bupati pada rezim sekarang yang mana menurutnya harus ada perbaikan.

Menurut Maksi bahwa kegagalan pertama,karena bekerja sendiri.Bupati tidak bisa mengajak orang lain bekerja sama dengan pegawai.Ada banyak program-program yang dijalankan tidak menyentuh ke rakyat.Banyak uang-uang yang mubazir,juga banyak kebocoran disana sini.

“Kami berkomitmen jika terpilih,siapa saja yang mencuri uang rakyat akan kami kejar.Begitu pun proyek-proyek yang mangkrak akan kami kejar.Jangan ada yang berpesta pora diatas penderitaan rakyat manggarai”,terang insinyur tersebut.

“Manggarai gagal karena bupatinya gagal.Saya berani katakan karena saya punya data”,sambungnya.

Dikatakan, data yang terakhir surat keputusan mentri keuangan RI nomor 353 tanggal 1 september 2024 bahwa kabupaten manggarai tidak mendapatkan penghargaan insentif fiskal karena tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara manggarai timur dan manggarai barat mendapatkan penghargaan insentif fiskal.Pertanyaan kita,apa yang Bupati buat ? Apakah ini mau kita pertahankan ?Tentu tidak.Akan tetapi,kita harus tumbangkan !

“Saya kira kita hadir disini karena kita punya harapan dan kemauan bersama bahwa pilkada 2024 harus dimenangkan oleh orang yang baru”,pinta Maksi.

Maksi mengingatkan bahwa jangan pernah mempermaikan rakyat untuk kepentingan politik .Jangan pernah mempermainkan nasib nakes untuk kepentingan politik .

“Apa maksud ? Disaat tinggal dua bulan hari coblos, engkau rencanakan aktifkan kembali para nakes.Tolong teman-teman DPR cek apakah ada anggaran untuk mereka.SK tanggal 1 Oktober ditandatangani,tanggal itu juga gaji harus dibayar.Karena pegawai yang dibayar oleh negara itu, bayar dulu baru kerja.Beda dengan swasta.Itu aturan negara.Kalau tidak,itu hanya tipu muslihat”,tegas Maksi.

Kegagalan berikut,kata Maksi, soal pendapatan dana alokasi khsusu fisik bahwa alokasi dana DAU dan DAK untuk tahun 2025 sudah turun.

“Saya sudah dapat datanya,karena saya punya koneksi di pusat.Dan apa yang terjadi,sungguh menyedihkan.Jangan berharap 2025 kita punya proyek DAK fisik yang banyak.Karena kita kalah jauh dari dua kabupaten tetangga”,cetus Maksi.

Dijelaskan bahwa Manggarai Timur mendapat 134 Millyar DAK fisik,Manggarai Barat 97 Millyar namun Kabupaten Manggarai hanya mendapatkan 57 Millyar .

“Ini faktor karena kerja sendiri dan tidak memanfaatkan seluruh SKPD untuk membuat proposal dan usulan-usulan ke pusat.Dan ini hal-hal yang harus kita benahi kedepan”,pinta Maksi.

Pemerintah harus menjadi orang pertama yang taat pada hukum.Ini wajib ! Kalau pemerintah sudah tidak taat pada hukum apalagi rakyat.Karena itu,pemerintah dalam hal ini bupati harus jadi contoh.

“Saya dan Dokter Ronal berkomitmen,begitu nanti kita dilantik,esoknya kita langsung lantik pegawai yang dinonjobkan itu.Kita harus eksekusi keputusan Mahkama Agung.Bupati harus jadi contoh untuk patuh pada hukum.Neka Ndenget ! Kita tidak butuh pemimpin yang ‘Ndenget’ di daerah ini”,tegas mantan birokrat itu.

“Kalau mau manggarai ini kembali ke rel,kami siap meluruskan kembali jalannya pemerintahan ini.Kami tidak bisa berjanji,karena kami tau,janji ini yang membatasi kita untuk tidak bisa bertemu”,tutup Maksi.