Mengejutkan, Satu Tersangka Kejahatan Lingkungan di Desa Oko-Oko Bebas dari Jeratan Hukum
KENDARI, TRENNEWS.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dalam penuntasan kasus kejahatan lingkungan di Desa Oko-Oko, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka.
Pasalnya, kasus tersebut dinilai mengejutkan publik. Sebab, dari 2 (dua) orang yang menjadi tersangka namun hanya 1 (satu) orang yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kolaka.
“Jadi ini sangat kacau menurut kami, bagaimana bisa dari dua orang yang jadi tersangka. Tapi yang lanjut di persidangan hanya satu orang,” ujar direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/5/2024).
Hendro menjelaskan, bahwa kasus dugaan penambangan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Oko-Oko, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka awalnya diungkap oleh Balai Gakkum Sultra pada bulan September 2023.
Kemudian, pada bulan November 2023 Direktorat Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK RI menerbitkan Siaran Pers (SP) Nomor : SP.393/HUMAS/PPIP/HMS.3/11/2023 yang isinya memuat tentang penetapan 2 (dua) orang tersangka pengurus PT. AG masing-masing LM (28 th) dan AA (26 th).
Selain penetapan dua orang tersangka, Gakkum KLHK RI juga merilis terkait penyitaan 17 unit alat berat yang diduga digunakan oleh PT. AG dalam melakukan penambangan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Selanjutnya, pada akhir bulan Januari 2024, pihak Balai Gakkum wilayah Sulawesi melimpahkan berkas perkara kedua tersangka LM dan AA ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan dinyatakan lengkap atau P-21.
Ironisnya, kata Hendro, setelah kasus tersebut di limpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tersangka yang awalnya 2 (dua) yakni LM dan AA kini tinggal LM yang diduga lanjut ke persidangan.
“Ini yang perlu di buka ke publik, apa alasan Kejati Sultra membebaskan tersangka AA? Karena hasil penelusuran kami yang lanjut ke persidangan hanya LM,” tanya Hendro
Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Kolaka, yang tertera hanya tersangka LM sedangkan AA tidak ditemukan.
“Ini yang jadi masalah, Kejati harus transparan kenapa tersangka AA bisa bebas dari tuntutan hukum,” tegas mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta itu.
(Dedi)
![](http://trennews.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240819-WA0161.jpg)
Tinggalkan Balasan