Pelantikan Karang Taruna Berbas Pantai, Zulkarnain: Karang Taruna Tidak Dapat Anggaran Tahun Ini Padahal APBD Bontang 3 Triliun
BONTANG, TRENNEWS.ID – Karang Taruna, wadah bagi masyarakat khusus nya anak muda dalam berkreasi dan bersinergi dengan pemerintah untuk kemajuan daerah.
Pelantikan pengurus karang taruna (Lokatara) Berbas Pantai, bertempat di wisata mangrove Berbas Pantai, Rabu (12/6/2024) pagi tadi.
Lurah Berbas Pantai, Hadi Jumianto, turut hadir dalam melantik pengurus karang taruna periode 2024-2029 ini, selain dihadiri Lurah Berbas Pantai, juga dihadiri Ketua Karang Taruna Kota Bontang, Zulkarnain dan perwakilan dari Dinas Sosial Kota Bontang.
Muhammad Ikbal Sultan dipercaya mengembang amanah sebagai ketua Karang Taruna Berbas Pantai, dibantu Nasrullah dan Hamaliah, masing-masing sebagai sekretaris dan bendahara.
Hadi Jumianto, mengatakan, Karang Taruna lembaga mitra pemerintah yang ada di tingkat kelurahan. 5 lembaga yang dinaungi langsung kelurahan, LPM, PKK, RT, Kader Posyandu, dan Karang Taruna. Sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Bontang Nomor 47 tahun 2019.
Dia berharap, pengurus Karang Taruna yang baru, masa bakti lima tahun kedepan mampu bersinergi, berkolaborasi dengan mitra pemerintah ditingkat kelurahan, dan bahu membahu menyelesaikan setiap program kerja pemerintah di Kota Bontang.
“Pemuda sebagai motor penggerak pemuda, menjadi generasi yang menggerakkan pemuda disekitarnya,” Ujar Hadi dalam sambutannya
Selain itu, Pemerintah Kelurahan Berbas Pantai sangat mensupport kegiatan Karang Taruna kedepannya begitupun dengan lembaga lainnya.
“Kita mengalokasikan anggaran seperti rapat koordinasi, meskipun tidak terlalu signifikan tetapi itu bisa membantu saat mereka akan melaksanakan kegiatan,” jelasnya ke awak media ini.
Kendati demikian anggaran yang dialokasikan untuk karang taruna itu tidak besar, tapi pihaknya selalu melibatkan Karang Taruna jika Kelurahan melaksanakan kegiatan.
Zulkarnain, Ketua Karang Taruna Kota Bontang, menjelaskan, tahun ini Karang Taruna Kota Bontang tidak mendapatkan anggaran dari Pemerintah, sementara APBD Bontang mencapai 3 triliun.
Ia berharap, Pemkot Bontang bisa memperhatikan nasib Karang Taruna kedepannya, sebab Karang Taruna masuk dalam lembaga sebagaimana disebutkan dalam Perwali nomor 47 tahun 2019.
“Seharunya Karang Taruna juga dilibatkan agar memiliki kontribusi, semisal LPM diberdayakan ternak kambing,” kata Zulkarnain.
Saat ini, sebagai ketua, ia mengupayakan berkomunikasi dengan stack holder sehingga Karang Taruna bisa mendapatkan anggaran, agar bisa dikelolah oleh Karang Taruna baik tingkat Kota sampai dengan tingkat Kelurahan.
(Irwan)
Tinggalkan Balasan