Pj Walikota Kendari Hadir di IKN Ikut Rakor Bersama Presiden

BALIKPAPAN,TRENNEWS.ID – Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Indonesia yang untuk pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rakor ini berlangsung di Istana Negara yang baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa (13/8/2024).

Acara bersejarah ini dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, dan walikoota dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Penjabat (Pj) Walikota Kendari, Muhammad Yusup, yang hadir bersama sekitar 516 kepala daerah lainnya. Hanya 35 kepala daerah yang tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Muhammad Yusup menyatakan bahwa kehadirannya dalam rakor ini bertujuan untuk mendengar arahan langsung dari Presiden Jokowi dan menyaksikan secara langsung perkembangan Ibu Kota Negara yang baru.

“Ini adalah momen bersejarah, pertama kali seluruh kepala daerah se-Indonesia, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, bersama-sama dengan Presiden dan menteri kabinet, menginjakkan kaki di sini, di mana IKN akan menjadi ibu kota Nusantara yang modern,” ujar Pj Walikota.

Pj Walikota juga menekankan pentingnya pembangunan IKN yang bertujuan menjadi kota modern dengan infrastruktur canggih, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, konsep IKN sebagai “Smart City” menonjolkan penggunaan energi hijau dan kendaraan listrik, menciptakan kota yang bebas polusi.

“IKN ini dirancang sebagai kota yang mengutamakan energi hijau dan keberlanjutan, dengan harapan semua nantinya akan bebas polusi dan menggunakan kendaraan listrik. Ini merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan penting. Salah satunya adalah percepatan realisasi APBD, yang menurut Presiden tidak boleh ditunda-tunda, mengingat saat ini belanja APBD baru mencapai 31 persen dan pendapatan baru 38 persen. Percepatan belanja pemerintah ini, menurut Jokowi, akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.(Ns)