Tiga Parpol Koalisi Nabit Kapok, Ngabut Justru Ditimang Nasdem
RUTENG, TRENNEWS.ID – Beberapa hari terakhir,publik dikagetkan dengan pemberitaan media online Floresmart.Com bahwa tiga parpol pendukung Bupati Heribertus Nabit pada pilkada 2020 kapok mencalonkan Nabit lagi pada pilkada Manggarai 2024.
Petinggi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura, Perindo dan PKB tidak mau lagi mendukung Heribertus Nabit dengan menyampaikan alasan menohok.
Lain hal, Wakil Bupati Manggarai Herybertus Ngabut,SH saat mendaftar di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem disambut dengan senyum mesra ,Rabu (1/5/2024).
Ketua Bapilu Partai Golkar itu didampingi rombongan dan Tim pemenangan.
Dibawah judul Nasdem Memanggil ! Maka saya merasa bahwa dari sekian orang yang merasa terpanggil untuk menjadi pemimpin daerah ini juga merasa terpanggil melalui suara hati Nasdem untuk bisa mendorong menjadi kandidat dalam perhelatan politik Pilkada 27 November yang akan datang.
“Kemaren saya telfon juga petinggi-petinggi partai baik di level DPW maupun pusat untuk melihat pemandangan politik Kabupaten Manggarai diantaranya melalui Nasdem. Mereka berharap, apa pun hari-hari ke depan dalam politik ini, salah satu taruhannya adalah adanya klaster-klaster yang dianggap potensial melalui Nasdem,” katanya.
Kalau hari-hari ini, kita sepakat mengatakan ada yang tidak sehat. Maka tugas pemimpin, menyehatkan ! Dan kalau dia sehat, tidak perlu ada pemimpin disitu. Saya tidak mau terlalu jauh urusan politik. Soal siapa jadi Bupati 27 November itu urusan rakyat. Tapi siapa pun yang ingin mendaftar di partai Nasdem, maka saya sepakat tagline Nasdem Memanggil!,” lanjut mantan Ketua Kesbangpol itu.
Menurut Ngabut bahwa pemimpin itu tidak berada pada situasi normal, tetapi jadi pemimpin harus berada pada situasi yang tidak normal.
“Ketika orang kritik, betul ada Bupati, tetapi anda Wakil. Saya katakan, secara politik, tidak ! Dan itu terjawab dalam LKPJ dan LPPD kita. Jujur, hari ini saya datang di Nasdem hanya mengingatkan bahwa saya mau jadi Bupati. Bukan untuk melawan siapa-siapa. Saya dihantar oleh pikiran banyak orang, yakni rakyat Manggarai,” ujar Hery.
Mengapa itu terjadi ? Jabatan Wakil Bupati ini kalau salah diterjemahkan akan menjadi jabatan inkonstitusional. Secara atributif, menurut konstitusional negara tidak kelihatan apa kewenangan atributif yang ada pada seorang Wakil Bupati. Sehingga, yang diperlihatkan di mana-mana di Indonesia bahwa jabatan seorang Wakil Bupati itu hanya kewenangan Mandatori.
“Kan tergantung Bupati. Karena tanda tangan akhirnya melahirkan kebijakan abubu pada seorang Bupati. Maka tugas yang tidak terkatakan pada seorang Wakil Bupati hanyalah memberi saran dan masukan kepada seorang Bupati agar melahirkan kebijakan yang populis,” ujarnya.
Tapi siapa pun yang ingin menjadi pemimpin daerah harus memastikan dia itu orang baik,jujur untuk memastikan bahwa Anda hadir untuk situasi Manggarai yang tidak normal .
“Orang Manggarai lagi membutuhkan siapa pemimpin yang populis yang memastikan bahwa anda hadir untuk Manggarai yang tertib dan aman,”katanya.
Oleh karena itu, ada empat konstruksi dasar yang harus diperhatikan oleh siapa pun yang menjadi Bupati ke depan.
Tinggalkan Balasan