Selasa, 3 Maret 2026

Demo di DPRK, Dewan Bongkar Keterlambatan APBK : Kami Sudah Surati Hingga 3 Kali

"Tapi ini, dokumen diserahkan pada bulan 12 (Desember) Tahapan sudah terlewat semua. Sampai kami menyurati hingga 3 kali, alasan mereka banjir," tegasnya.
Ketua DPRK Aceh Singkil, H.Amaliun saat menanggapi Aksi Unjuk Rasa.

Aceh Singkil, TrenNews.id – Ratusan massa yang mengatasnamakan Gampemas melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Selasa (3/3/2026).

Massa itu mendatangi kantor Dewan tersebut untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak agar DPRK Aceh Singkil segera menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung itu dikawal ketat oleh Aparat Kepolisian bersama TNI dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan pantauan, terlihat mayoritas anggota DPRK hadir menemui massa aksi untuk menanggapi tuntutan mereka.

Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun saat menanggapi tuntutan massa aksi. Ia membongkar alasan keterlambatan pengesahan APBK tahun 2026 di Aceh Singkil.

“Penetapan APBK itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, bukan asal ketuk palu saja. Tapi ada proses yang harus di lalui,” kata Amaliun.

Amaliun menyebut Aceh Singkil hanya tahun ini yang belum mengesahkan APBK sebelum akhir tahun. Tahun – tahun sebelumnya, kata dia, sebelum akhir tahun semuanya sudah clear.

“Tahun 2024, APBK kami tetapkan bulan 11. Waktu itu Safriadi Oyon belum jadi Bupati, masih Pj. Azmi,” ungkapnya.

Namun, sambungnya, tahun 2025 Safriadi Oyon sudah jadi Bupati. Bupati menyerahkan dokumen KUA-PPAS pada akhir Desember, seharusnya ketuk palu itu akhir November.

“Tapi ini, dokumen diserahkan pada bulan 12 (Desember) Tahapan sudah terlewat semua. Sampai kami menyurati hingga 3 kali, alasan mereka banjir,” tegasnya.

Tapi, lanjut Amaliun, seharusnya sebelum banjir semuanya sudah selesai. “Sehingga kemarin saat dilakukan interpelasi terhadap Bupati, salah satu poin yang dipermasalahkan adalah keterlambatan APBK, keterlambatan penyerahan dokumen KUA-PPAS. Karena dampak keterlambatan ini luar biasa,” sebut Amaliun.

Sementara selain mendesak penetapan APBK tersebut, massa juga meminta agar DPRK Aceh Singkil menganulir interpelasi terhadap Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon.

Pewarta : Arman Munthe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini