Kaca Kredibilitas Polres Manggarai Retak: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi?

Di jantung Kabupaten Manggarai, sebuah kontradiksi yang mengusik keadilan tengah bergulir. Polres Manggarai, institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan penegak hukum dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), justru dihadapkan pada kritik tajam terkait dualisme penegakan hukum yang kian nyata. Di satu sisi, gebrakan penangkapan dan pemusnahan Sopi, minuman beralkohol tradisional yang mayoritas pemiliknya adalah masyarakat kelas bawah, begitu masif dan kerap diberitakan. Dalihnya tunggal: Sopi adalah sumber utama kriminalitas dan gangguan Kamtibmas. Namun, di sisi lain, sebuah praktik ilegal yang jauh lebih terorganisir, berpotensi merusak tatanan sosial lebih dalam, dan terindikasi kuat sebagai sarang kejahatan, yakni judi sabung ayam, terkesan dibiarkan berjalan, bahkan disinyalir kian menggurita, berpindah ke lokasi baru seperti Karot, seolah tak tersentuh oleh tangan hukum yang sama.

Fenomena ini bukan sekadar masalah kecil atau ketidaksesuaian teknis dalam operasional kepolisian. Ini adalah isu fundamental yang menyangkut prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan kredibilitas institusi penegak hukum itu sendiri. Ketika Polres Manggarai begitu sigap menindak penjual Sopi, seringkali dengan argumentasi yang kuat tentang dampak negatifnya terhadap moralitas dan ketertiban, masyarakat justru bertanya-tanya, mengapa kesigapan yang sama tidak terlihat ketika berhadapan dengan arena judi sabung ayam yang lebih kompleks?

Dualitas Narasi Kriminalitas: Sopi Menjadi Musuh, Sabung Ayam Jadi “Teman” Separuh Hati?

Perlu diakui, Sopi, jika dikonsumsi berlebihan, memang dapat memicu berbagai masalah sosial. Namun, narasi yang digulirkan seolah Sopi adalah “biang kerok” dari segala kejahatan di Manggarai terasa terlalu menyederhanakan masalah. Banyak pemilik Sopi adalah masyarakat yang bergantung pada hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tindakan represif yang berlebihan, tanpa diimbangi dengan solusi ekonomi alternatif, bisa jadi justru memperburuk kondisi sosial masyarakat kecil yang sudah rentan.

Di sisi lain, mari kita bedah esensi judi sabung ayam. Ini bukan sekadar aktivitas rekreasi. Ini adalah perjudian ilegal yang menarik ribuan orang, melibatkan perputaran uang dalam skala besar, dan secara inheren menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tindak pidana lainnya. Arena sabung ayam seringkali menjadi tempat transaksi narkoba, peredaran miras ilegal, praktik penipuan, bahkan menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan bentrokan fisik. Jika Polres Manggarai mendefinisikan “pemicu kriminalitas dan gangguan Kamtibmas” berdasarkan dampak sosialnya, maka judi sabung ayam jelas berada di garis depan ancaman tersebut.

Mengapa ada perbedaan perlakuan yang begitu mencolok? Pertanyaan ini bukan sekadar isapan jempol. Jika Polres Manggarai memiliki data dan kajian empiris yang kuat bahwa Sopi adalah prioritas utama dalam penindakan kriminalitas, maka masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan ilmiah mengenai hal ini. Namun, tanpa penjelasan yang memadai, timbul berbagai spekulasi yang merusak kepercayaan:

1. Pertarungan Mudah vs. Sulit: Apakah penindakan terhadap Sopi dipilih karena lebih mudah dilakukan? Menindak individu atau kelompok kecil penjual Sopi tentu lebih mudah dibandingkan membongkar jaringan judi sabung ayam yang terorganisir, diduga melibatkan modal besar, dan bahkan mungkin memiliki “bekingan” yang kuat.
​
2. Standar Ganda dan Kepentingan Tersembunyi: Narasi yang paling mengkhawatirkan adalah adanya indikasi “standar ganda” dalam penegakan hukum. Masyarakat bertanya-tanya, apakah ada “pertimbangan lain” yang membuat aparat enggan menyentuh arena judi sabung ayam? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari praktik ini dan mendapatkan “perlindungan” terselubung?
​
3. Fokus pada Pencitraan, Bukan Substansi: Apakah gencar memberantas Sopi hanyalah upaya pencitraan untuk menunjukkan kinerja yang “terlihat” oleh publik, sementara masalah yang lebih kompleks dan berisiko tinggi sengaja dihindari demi kenyamanan atau untuk menjaga “hubungan baik” dengan pihak-pihak tertentu?

Dampak Terhadap Kepercayaan Publik dan Tatanan Sosial

Ketidakadilan dalam penegakan hukum memiliki efek domino yang destruktif.

– Erosi Kepercayaan: Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada institusi kepolisian. Jika mereka melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, maka mereka akan meragukan tujuan dan integritas aparat.
​
– Suburnya Kriminalitas: Pembiaran terhadap praktik ilegal seperti judi sabung ayam akan memberikan sinyal bahwa kejahatan terorganisir dapat berjalan mulus. Ini akan mendorong pelaku lain untuk melakukan hal serupa, menciptakan lingkaran setan kriminalitas.
​
– Masyarakat Merasa Terpinggirkan: Masyarakat kecil yang merasa diperlakukan berbeda dari kelompok lain akan merasa semakin terpinggirkan dan tidak dihargai. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan keresahan sosial.

Tuntutan Transparansi dan Keadilan yang Sama

Oleh karena itu, kami mendesak Polres Manggarai untuk segera mengambil langkah-langkah konkret yang mencerminkan komitmen terhadap keadilan sejati:

– Penindakan Tegas Terhadap Judi Sabung Ayam: Kami menuntut agar seluruh arena judi sabung ayam yang ada di Manggarai, termasuk yang beroperasi di Karot, segera ditindak tegas. Pembongkaran arena, penangkapan pelaku, dan pengungkapan jaringan di belakangnya adalah keharusan.
​
– Penerapan Standar Hukum yang Sama: Jangan ada lagi tebang pilih. Jika Sopi dianggap melanggar hukum dan mengganggu Kamtibmas, maka judi sabung ayam, dengan dampak sosialnya yang jauh lebih masif, harus mendapatkan perlakuan hukum yang setara, bahkan mungkin lebih keras.
​
– Transparansi dalam Kebijakan Penegakan Hukum: Polres Manggarai harus bersikap transparan kepada publik mengenai dasar pertimbangan, strategi, dan evaluasi penegakan hukum terkait kedua isu ini. Jelaskan secara ilmiah dan yuridis mengapa ada perbedaan fokus, atau akui jika memang ada kekurangan dalam penindakan terhadap judi sabung ayam.
​
– Pendekatan Solutif untuk Masyarakat Kecil: Jika penindakan terhadap Sopi tetap menjadi prioritas, maka harus diiringi dengan upaya pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat kecil yang terdampak, agar mereka tidak semakin terpuruk.

Kapolda NTT, sebagai pimpinan tertinggi di wilayah ini, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa institusinya bekerja sesuai prinsip keadilan. Polres Manggarai harus segera membersihkan diri dari narasi dualisme hukum yang memalukan ini. Saatnya Polres Manggarai membuktikan bahwa mereka adalah penegak hukum yang profesional, adil, dan berani, yang mampu menghadapi seluruh bentuk kejahatan tanpa pandang bulu. Keadilan sejati tidak mengenal kompromi, dan masyarakat Manggarai berhak mendapatkannya.

Oleh: Kordianus Lado
Jurnalis TrenNees.id