DPRD Bantaeng Soroti Validitas Data Kemiskinan BPS, Minta Klarifikasi dan Penyempurnaan

Bantaeng, TrenNews.id — Anggota DPRD Bantaeng, Sulawesi Selatan, Hasriani atau akrab disapa Tenri, menyampaikan catatan kritis terhadap data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya terkait penurunan angka kemiskinan tahun 2025 yang dinilai perlu diklarifikasi lebih lanjut.

“Perlu diperjelas data yang digunakan itu tahun berapa. Kalau merujuk pada data sebelumnya, bisa jadi masih menggunakan basis data 2023. Ini yang perlu kita pastikan bersama,” ujar Tenri, Minggu (5/4/2026).

Tenri menjelaskan, pandangan tersebut merujuk pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan BPS beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, menurutnya, terdapat penjelasan bahwa sebagian data yang digunakan masih bersumber dari periode sebelumnya.

“Dalam RDP, kami menangkap bahwa ada penggunaan data tahun sebelumnya. Karena itu, kami mendorong agar ada penjelasan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya perbedaan pendekatan antara indikator statistik yang digunakan BPS dengan persepsi masyarakat di lapangan terkait kondisi kesejahteraan.

“Secara metodologi, tentu BPS memiliki standar tersendiri. Namun di sisi lain, masyarakat sering menilai kondisi ekonomi secara lebih konkret, seperti pendapatan, kondisi rumah, hingga kecukupan pangan,” jelasnya.

Menurut Tenri, perbedaan pendekatan tersebut dapat memunculkan kesenjangan persepsi antara data statistik dan realitas yang dirasakan warga.

Selain itu, ia mendorong agar proses pendataan dapat semakin diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah setempat, seperti RT/RW atau aparat desa, guna meningkatkan akurasi data.

“Kami berharap ke depan ada penguatan kolaborasi dengan pemerintah lokal agar data yang dihasilkan semakin mendekati kondisi riil di masyarakat,” tambahnya.

Tenri juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang menurutnya masih menghadapi tekanan, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan keterbatasan lapangan kerja.

“Kondisi ini yang dirasakan masyarakat, sehingga penting untuk memastikan bahwa data statistik benar-benar mampu menangkap dinamika tersebut,” ujarnya.

Ia berharap adanya penyempurnaan dalam proses pendataan dan pemutakhiran data secara berkala agar dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Bantaeng.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng mencatat angka kemiskinan mengalami penurunan dari 8,26 persen pada 2024 menjadi 7,68 persen pada 2025, atau turun sebesar 0,58 persen.

Secara jumlah, penduduk miskin tercatat menurun dari sekitar 15,80 ribu jiwa menjadi 14,47 ribu jiwa. (Akbar)