Rakyat Masih Miskin, Klaim Sukses SLV Oleh Bupati Oyon Dipertanyakan

ACEH SINGKIL, TrenNews.id – Klaim keberhasilan program Sustainable Living Village (SLV) 2023-2026 yang dipamerkan Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, S.H., menuai kritik pedas. Pemuda Aceh Singkil, Aidil Syahputra, menegaskan narasi kesejahteraan dan pelestarian lingkungan yang disampaikan Bupati di atas podium harus diuji dengan data lapangan, bukan sekadar pidato.

“Jangan sibuk jual keberhasilan SLV di ruang rapat ber-AC, sementara di kampung rakyat masih miskin, konflik lahan dengan perusahaan sawit menggantung, dan laporan dugaan perambahan hutan tak ada kejelasan. Mana bukti nyatanya?,” tegas Aidil, Kamis (22/10/2026).

Aidil membongkar data resmi BPS Provinsi Aceh. Tahun 2025, penduduk miskin Aceh Singkil masih 17,07 persen atau 22.510 jiwa. Memang turun dari tahun 2024 yang 19,06 persen, tapi angka itu dinilai tetap darurat.

“Masih ada 22 ribu lebih warga miskin. Kalau SLV klaim sukses tingkatkan taraf hidup, tunjukkan datanya. Berapa ribu KK yang naik pendapatannya karena SLV? Berapa yang kembali miskin setelah pendampingan selesai? Jangan hanya pamer jumlah kegiatan, tapi dampaknya nol,” sindirnya.

Lebih tajam, Aidil menyoroti komitmen pelestarian lingkungan yang digaungkan Bupati. Faktanya, sejak April 2025, sejumlah laporan masyarakat soal dugaan pembukaan lahan masif dan dugaan perambahan kawasan hutan di Aceh Singkil dilaporkan mandek.

Bahkan pada Agustus 2026, para pelapor terpaksa minta supervisi Polda Aceh karena penanganan di tingkat bawah tidak jelas.

“Katanya jangan buka hutan untuk produktivitas. Bagus. Tapi buktikan! Buka ke publik, laporan mana yang sudah diperiksa, lahannya di mana, siapa yang diduga, dan bagaimana progresnya. Jika ada laporan dugaan keterlibatan oknum aparat, periksa secara independen. Jangan rakyat kecil cepat diproses, yang kuat dibiarkan,” tegas Aidil.

Ia menegaskan semua dugaan tersebut masih harus diverifikasi aparat berwenang dan tidak bisa dianggap fakta sebelum ada hasil resmi.

Konflik Agraria Berlarut

Aidil juga menohok soal konflik agraria yang tak kunjung selesai. Ia mencatat, Juni 2025 ada sengketa Kelompok Tani Sejahtera vs PT Delima Makmur yang sampai RDP di DPRK. Februari 2025 warga Kota Baharu aksi tuntut plasma 30 persen.

“Jangan bicara perkebunan berkelanjutan, kalau konflik dasarnya saja tidak beres. Pemerintah harus jujur, konflik mana yang sudah selesai, mana yang masih berdarah-darah, dan apa jadwal penyelesaiannya. Jangan tunggu rakyat anarkis baru turun,” katanya.

Aidil Melayangkan Lima Tuntutan Keras Untuk Bupati dan Konsorsium SLV

1. Buka Laporan Lengkap SLV: Publikasikan anggaran, penerima manfaat, dan evaluasi independen. Jangan hanya laporan sepihak.

2. Buka Dampak ke Kemiskinan: Jelaskan dengan data before-after, seberapa besar kontribusi SLV turunkan 22.510 jiwa miskin itu.

3. Buka Progres Laporan Perambahan: Jelaskan setiap laporan dugaan pembukaan lahan, termasuk jika ada laporan dugaan keterlibatan oknum. Semua masih dalam tahap verifikasi resmi.

4. Buat Peta Jalan Konflik Sawit: Daftar semua konflik sawit, statusnya, hambatannya, dan siapa penanggung jawabnya. Beri hak jawab perusahaan.

5. Libatkan Rakyat, Bukan Sekadar Seremonial: Jangan jadikan pemuda dan warga hanya pelengkap foto ekspose.

“Keberhasilan bukan diukur dari bagusnya presentasi, tapi dari perubahan yang dirasakan rakyat. Kalau kemiskinan masih tinggi, konflik lahan masih berlarut, dan hutan masih jadi laporan yang belum jelas, maka Bupati wajib jawab dengan data, bukan narasi,” tutup Aidil.

Catatan Redaksi: Berita ini adalah pernyataan sikap Aidil Syahputra. Seluruh dugaan perambahan, pembukaan lahan, dan konflik agraria masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan resmi instansi berwenang serta menunggu hak jawab dari Pemkab Aceh Singkil, Konsorsium SLV, perusahaan terkait, dan APH.

Pewarta : Tim Redaksi