IMPH-SULTRA Mendesak Bareskrim Polri Mengusut Dugaan Gratifikasi Kapolres Kolut dan Syahbandar KUPP Kelas III Kolaka Terhadap Penambang Ilegal di Tanjung Berlian

JAKARTA TRENNEWS.ID I Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum-Sulawesi Tenggara (IMPH-SULTRA) Mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan gratifikasi yang dilakukan Kapolres Kolaka Utara dan Kepala Syahbandar KUPP kelas III kolaka yang kerap menerima royalti dari penambang-penambang ilegal dengan label dana kordinasi.

Rendy Salim, Ketua Umum IMPH-SULTRA Mengatakan, berdasarkan beberapa sumber data yang ia himpun, Kapolres Kolaka Utara diduga kerap menerima royalti dari penambang ilegal yang beroperasi di wilayah IUP PT Kurnia Teknik Jayatama (KTJ) dan Eks PT Pandu Citra Mulia (PCM) Tanjung Berlian, diduga Melalui Bapak (B) dan Ibu (D)Senilai $0,8 /MT.

“Penambang-Penambang Ilegal yang beroperasi di WIUP PT KTJ dan Eks PT PCM di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara itu diduga kerap di back’up oleh Kapolres Kolaka Utara,” kata Rendy kepada awak media, Sabtu (3/2/2024) malam.

Lebih lanjut ia katakan, Kapolres Kolaka Utara itu kuat memback’up penambang-penambang ilegal yang melakukan aktivitas di WIUP PT KTJ dan Eks PT PCM Kenapa kenapa demikian, kata Rendy, karna Kapolres kolaka Utara kerap menerima aliran dana kordinasi senilai $0,8/MT.

“Dengan gratifikasi yang dilakukan Kapolres Kolaka Utara ini sudah melanggar kode etik profesi Polri,” tegas Rendy.

Rendy menjelaskan, hal itu sudah jelas sangat melanggar kode etik sebagaimana dicantumkan dalam pasal 13 ayat(1), pasal 14 ayat(1) huruf b P No.1 tahun 2003 dan pasal 1 ayat(1) huruf e Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri.

“Selain Kapolres Kolaka Utara, Kepala Syahbandar KUPP kelas III kolaka, juga diduga kuat menerima royalti dari penambang-penambang ilegal yang beroperasi di WIUP PT KTJ dan Eks PT PCM,” beber Randy