Ketum AKPERSI Kecam Keras OCCRP yang Sebut Presiden Ke-7 Indonesia Terkorup Tanpa Dasar

Jakarta, TrenNews.id – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) dengan tegas mengecam laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi Tahun 2024. Laporan ini dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan dinilai hanya menciptakan framing negatif terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa.

Ketua Umum AKPERSI, Rino, menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangat meresahkan, terutama bagi masyarakat Indonesia. “Kami mengecam keras organisasi OCCRP yang katanya merupakan organisasi investigasi independen terbesar di dunia. Sayangnya, mereka justru menyajikan informasi tanpa bukti dan mem-framing negatif pemimpin bangsa. Ini kami duga merupakan penggunaan The Power Media yang sudah disalahgunakan untuk agenda politik tertentu,” tegas Rino.

Sebagai organisasi yang berkomitmen pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, AKPERSI mengingatkan pentingnya integritas dalam penyajian informasi. “Kami selalu menekankan kepada jurnalis AKPERSI untuk menyajikan berita yang berimbang, faktual, dan tidak provokatif. Media adalah kontrol sosial, bukan alat untuk memecah belah bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden ke 7, Joko Widodo menanggapi dengan santai laporan tersebut saat diwawancarai di rumahnya di Solo. “Hahaha, terkorup itu korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya, dibuktikan, apa?” ujar Jokowi dengan nada penuh humor. Ia juga mempertanyakan kriteria yang digunakan OCCRP hingga namanya masuk dalam daftar tersebut.

Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas Jokowi sekaligus menguatkan pendapat bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Dalam era media global saat ini, framing negatif tanpa bukti kuat dapat merusak reputasi tidak hanya individu, tetapi juga bangsa secara keseluruhan.

AKPERSI berharap agar seluruh media, baik nasional maupun internasional, tetap memegang teguh prinsip jurnalisme yang beretika dan bertanggung jawab. “Media seharusnya menjadi pilar demokrasi, bukan alat untuk memanipulasi informasi,” pungkas Rino.

Pewarta : Indra
Editor : Annisa