Pj Gubernur Sultra Resmikan Gedung Poliklinik Dan Manajemen RSJ

“Alhamdulillah gedung yang sudah diinisiasi sejak 3 tahun lalu oleh Gubernur yang lama, sekarang sudah selesai. RSJ ini sangat dibutuhkan. Sebut saja, sejak Januari sampai dengan Juli 2024, tercatat 6.492 kasus yang ditangani RSJ Sultra, terdiri dari 4.965 kasus rawat jalan psikotik (gangguan jiwa berat), 980 kasus non psikotik (gangguan jiwa sedang), 542 kasus rawat inap psikotik, dan 5 kasus rawat inap visum,” ungkap Andap.

“Fasilitas yang ada di RSJ ini juga tergolong lengkap, mulai dari IGD, poliklinik psikiatrik, psikologi, endodonica, rehabilitasi medik, saraf, penyakit dalam, geriatrik, serta poliklinik anak dan remaja,” tambahnya.

Pembangunan Gedung Manajemen Administrasi dan Poliklinik ini menelan total anggaran sebesar Rp44.206.958.380,- dan telah direviu oleh Inspektorat Daerah sebelum diresmikan.

“Sebelum peresmian, saya meminta kepada Inspektorat Daerah untuk mereviu, Alhamdulillah hasilnya clear. Saya tegaskan, apabila tidak clear, saya tidak akan meresmikan penggunaan gedung ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Pj. Gubernur Sultra juga menitipkan pesan untuk menjaga dan merawat bangunan baru ini dengan baik.

“Saya menekankan kepada seluruh unsur yang bertugas di RSJ Sultra agar dapat memelihara dan merawat bangunan ini dengan sebaik-baiknya. Jaga dan rawat sepenuh hati. Ingat ‘An-Nadhafatu Minal Iman’, kebersihan itu sebagian dari iman,” ucapnya.

Selain itu, Pj. Gubernur mengajak semua pihak untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bekerja sama dalam membangun Sulawesi Tenggara yang maju, modern, dan sejahtera.

“Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mengharmonisasikan gerak langkah untuk membangun Sultra yang maju, modern, dan sejahtera,” tutupnya.

Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh Asdep Peningkatan Yankes Kemenko PMK, Direktur Yankes Rujukan Kemenkes, Tenaga Ahli Utama KSP, Kedeputian Wilayah IX BPJS Kesehatan Pusat, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Tingkat I Provinsi Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Direktur RS se-Kota Kendari, Ketua Organisasi Profesi Kesehatan, Ketua Persatuan RS Sultra, Ketua Badan Pengawasan RS Sultra, dan Kepala BPJS Kesehatan cabang Kendari.(iwoindonesiasultra)