Lagi, Korban Banjir Serbu BPBD dan Kantor Bupati Soal Bantuan Banjir

Aceh Singkil, TrenNews.id – Korban banjir di Aceh Singkil kembali ‘menyerbu’ kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil dan kantor Bupati, Jum’at (6/3/2026).

Para korban banjir ini melampiaskan rasa kecewa mereka terhadap BPBD Aceh Singkil dan Bupati Aceh Singkil terkait data penerima bantuan rehab rumah para korban banjir di Aceh Singkil. Warga memprotes keras lantaran data itu dinilai tidak tepat sasaran dan penuh kejanggalan.

Warga yang menggelar protes itu berasal dari sejumlah desa, diantaranya Ketapang Indah, Silatong, Tanjung Mas, Pasar hingga beberapa desa lain, terutama dari wilayah Kecamatan Simpang Kanan.

Massa datang dengan satu tuntutan: pemerintah diminta melakukan pendataan ulang penerima bantuan rumah.

Suasana sempat memanas ketika warga mendatangi kantor BPBD Aceh Singkil, namun Kepala Pelaksana BPBD Al Husni tidak berada di tempat. Sehingga warga merasa kecewa karena hanya diterima oleh sejumlah staf BPBD dan penjelasan yang diberikan dinilai tidak memuaskan.

“Kalau memang serius membantu korban banjir, turun langsung ke lapangan. Jangan hanya kerja dari kantor,” teriak salah satu warga di tengah kerumunan massa.

Tak puas dengan jawaban yang diberikan, warga kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Aceh Singkil. Di sana mereka diterima oleh Asisten II Setdakab Aceh Singkil Faisal bersama petugas Pusdalops BPBD Rosiana Kusuma Wardani.

Perwakilan warga Desa Silatong, Hamidi, mengungkapkan adanya kejanggalan dalam daftar penerima bantuan. Menurutnya, ada nama yang bukan berasal dari desanya justru masuk dalam daftar penerima, sementara warga yang benar-benar terdampak banjir tidak terdata.

“Sebenarnya bagaimana cara verifikasi BPBD. Yang benar yang mana? Kok bisa keliru seperti ini,” ujarnya.

Pihak BPBD melalui Rosiana Kusuma Wardani menjelaskan bahwa masyarakat masih dapat mengajukan sanggahan terhadap data tersebut melalui pemerintah desa untuk diteruskan ke BPBD.

“Silakan buat surat sanggahan melalui desa. Nanti dibuat berita acara dan akan diuji kembali melalui uji publik,” jelasnya.
Namun penjelasan itu belum mampu meredakan kekecewaan warga. Mereka menilai BPBD tidak konsisten dan diduga tidak melakukan pendataan langsung ke lapangan.

Salah satu warga, Zul, bahkan menolak jika desa dijadikan perantara dalam persoalan tersebut.

“Jangan jadikan desa sebagai tameng pemerintah. Ini tanggung jawab BPBD, jangan adu domba kami dengan desa,” katanya.

Kritik serupa juga disampaikan warga Desa Pasar, Miswar Sijabat. Ia menilai proses pendataan yang dilakukan BPBD patut dipertanyakan.

Menurutnya, warga sebelumnya diminta menunggu di rumah karena akan ada tim yang datang melakukan pendataan. Namun hingga kini tim tersebut tidak pernah muncul.

“Kalau mereka turun ke lapangan pasti kami tahu. Tapi kenyataannya tidak ada,” kata Miswar.

Ia juga menyinggung bahwa pada tahap awal, anggota DPRK Aceh Singkil Doni Maradona sempat mengajak BPBD turun langsung ke rumah warga, namun hal itu tidak dilakukan.

“Ada apa sebenarnya?” ujarnya.

Miswar mencontohkan kondisi di Desa Pasar yang memiliki sekitar 400 kepala keluarga, namun hanya tiga rumah yang tercatat sebagai penerima bantuan rehab.

“Padahal banyak rumah rusak. Waktu banjir kemarin air merendam Kota Singkil sampai lebih dari satu meter,” katanya.

Aksi protes tersebut akhirnya berakhir tanpa kesepakatan. Warga tetap mendesak agar pemerintah melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh dan tim BPBD diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang terdampak banjir.

Pewarta : Arman Munthe