Sengkarut Tapal Batas Wilayah Deli Serdang, Pemuda Wasathiyah Desak Bupati Deli Serdang Lakukan Pemetaan Ulang dan Pemekaran Wilayah 

Deli Serdang, TrenNews.Id – Ketidaksesuaian batas wilayah administratif antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan kembali mencuat dan menjadi sorotan tajam publik. Penataan batas wilayah yang menyerupai “sabuk” yang mengelilingi ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut hingga kini masih menyisakan kerumitan administrasi di lapangan, bahkan berdampak luas pada visualisasi digital seperti aplikasi peta komersial.

 

Merespons hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Wasathiyah Kabupaten Deli Serdang, Jaya Suprada, S.Pd, memberikan keterangan pers resmi. Pihaknya menyoroti tajam fenomena visual pada sejumlah platform pemetaan digital yang menunjukkan adanya garis batas yang saling tumpang tindih (overlapping) antara kedua wilayah tersebut.

 

Menurut Jaya, fenomena visual ini rupanya bukan sekadar galat (error) pada sistem aplikasi biasa. Melainkan, merupakan refleksi nyata dari dinamika sengketa serta proses sinkronisasi tapal batas yang masih berjalan lambat antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

 

“Masalah ini sangat kita soroti karena dalam kegiatan administratif hal ini sering membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, DPW Pemuda Wasathiyah Deli Serdang meminta Pemkab Deli Serdang, khususnya kepada Bupati Asriluddin Tambunan dan Wakil Bupati Lom-Lom Suwondo, agar segera melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah Kabupaten Deli Serdang,” tegas Jaya Suprada dalam keterangan persnya.

 

Jaya menambahkan, carut-marut tata wilayah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak sistemik pada kesejahteraan masyarakat sipil. Akibat sengkarut batas yang tidak jelas, banyak program strategis daerah yang terhambat di lapangan. Mulai dari program kesehatan yang tidak merata, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat sasaran, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur.

 

“Ketimpangan ini bisa mengakibatkan suatu daerah merasa dianak-tirikan. Bahkan, pengawasan perilaku masyarakat pun turut terhambat gara-gara sengkarut wilayah ini. Pemetaan ulang atau mapping ulang sangat diperlukan demi pencapaian visi dan misi yang sering digaungkan Bupati, yakni Deli Serdang Sejahtera dan Deli Serdang Sehat. Semua itu harus dimulai dari akar masalahnya, yakni pemetaan ulang wilayah,” lanjut Jaya.

 

Lebih jauh, Pemuda Wasathiyah juga mendorong pemerintah daerah untuk berani mengambil langkah taktis berupa pemekaran wilayah, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Langkah ini dinilai relevan mengingat laju pertambahan penduduk di Deli Serdang yang terus melonjak, demi menjamin terciptanya kemerataan struktur sosial masyarakat.

 

Sengkarut di Lapangan: Fenomena Rumah “Dua KTP” dan Aset yang Tertukar

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan masifnya pembangunan pemukiman di kawasan penyangga dinilai menjadi faktor utama kaburnya batas-batas alamiah maupun buatan. Di beberapa kawasan komuter seperti Labuhan Deli, Pancur Batu, Deli Tua, Percut Sei Tuan, dan Patumbak, batas wilayah kini dinilai sudah sangat bias.

 

Kondisi ini memicu fenomena unik sekaligus miris di mana sejumlah rumah warga berdiri tepat di atas garis batas kedua daerah. Secara fisik, tidak sedikit ditemukan kasus di mana ruang tamu atau teras sebuah rumah masuk ke dalam wilayah administratif Kota Medan, sementara bagian dapur berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

 

Dampaknya langsung dirasakan oleh warga di zona perbatasan yang kerap menghadapi kebingungan urusan birokrasi, termasuk dualisme kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga terhambatnya akses bantuan sosial. Masalah ini kian kompleks lantaran sejumlah aset penting milik Pemko Medan—seperti kawasan hunian Perumnas Mandala dan Simalingkar—secara geografis justru berdiri di atas hak ulayat atau tanah administratif Pemkab Deli Serdang.