Mendagri Tito Bakal Beri Bonus Rp 10 Miliar Bagi Daerah Pengelola Air Yang Baik, Begini Respon Walikota Samarinda

DENPASAR, TRENNEWS.ID – Dalam forum pertemuan tingkat menteri atau Ministerial Meeting pada The 10th World Water Forum (WWF) atau Forum Air Sedunia ke-10, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa Permasalahan air merupakan tantangan utama dunia di masa sekarang dan mendatang.

Sebab itu, Tito Karnavian bekal memberi bonus Rp10 miliar bagi pemerintah daerah dengan pengelolaan air yang baik.

“Dalam rangka manajemen air, termasuk sip drinking dan clean water, air yang bersih dan air yang minum. Itu karena dikelola daerah, salah satu cara kita biasanya untuk menangani tingkat nasional kita membuat iklim yang kompetitif antar daerah,” ujarnya usai menghadiri forum Otoritas Lokal dan Regional di World Water Forum ke-10 di Bali, Rabu (22/5/2024) kemarin.

Nantinya, pemerintah daerah yang punya pengelolaan baik akan dapat bonus, sedangkan yang kurang baik akan diberikan teguran hingga hukuman.

Bonus yang akan diusulkan Tito sendiri adalah Rp10 miliar untuk setiap daerah. Nilai tersebut terinspirasi dari bonus serupa yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi.

Nantinya, pemerintah daerah yang punya pengelolaan baik akan dapat bonus, sedangkan yang kurang baik akan diberikan teguran hingga hukuman.

Bonus yang akan diusulkan Tito sendiri adalah Rp10 miliar untuk setiap daerah. Nilai tersebut terinspirasi dari bonus serupa yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi.

“Seperti untuk penanganan inflasi, itu Ibu Menteri Keuangan kami usul disiapkan 1 tahun Rp1 triliun untuk 100 provinsi kabupaten kota yang dianggap terbaik menangani inflasi per 4 bulan,” terang Tito.

“Jadi caranya gitu caranya mancing daerah-daerah. (Untuk air juga diusulkan) Rp10 Miliar untuk daerah yang dianggap berhasil,” tambahnya.

Namun, Tito belum mengetahui berapa banyak kuota bonus yang bisa diberikan untuk insentif air ini. Rincian terkait indikator penilaian dan lain sebagainya pada program ini, kata Tito, akan didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.

Salah satu yang menyambut baik rencana tersebut adalah Wali Kota Samarinda Andi Harun. Menurutnya, pendanaan menjadi salah satu masalah yang dihadapi kepala daerah ketika menghadapi masalah pengelolaan air.

“Itu sangat kita tunggu, dan sangat kita apresiasi dari pemerintah daerah. Karena memang hampir semua kepala daerah yang concern terhadap pengelolaan air yang berkelanjutan menemukan tantangan yang tidak sedikit, di antaranya adalah tantangan pendanaan,” kata Andi dalam kesempatan terpisah di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (22/5/2024).

(Redaksi)