Musrenbang RKPD 2027 Kolaka Utara Dibuka, Bupati Tekankan Pemerataan Layanan dan Digitalisasi

Lasusua, TrenNews.id – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Bappeda Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun Anggaran 2027, Rabu (29/4/2026), di Aula Islamic Center Masjid Agung Lasusua.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Drs. H. Nur Rahman Umar, MH dan dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta insan pers.

Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ismail Mustafa, mengatakan Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam menyelaraskan usulan program pembangunan dari tingkat desa hingga perangkat daerah.

Menurutnya, seluruh usulan dikompilasi dan disinkronkan dengan tema pembangunan tahun 2027 agar lebih terarah dan tepat sasaran, serta berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Sementara itu, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pemerataan layanan dasar, penguatan daya saing daerah melalui digitalisasi, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Ia menjelaskan, sektor prioritas mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM.

Pada sektor infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah menjadi perhatian utama melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi, jaringan telekomunikasi, dan sarana transportasi.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.

Bupati turut menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menyusun program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta menghindari kegiatan seremonial.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah agar lebih efektif, realistis, dan sesuai kemampuan fiskal. (As)