Pansus DPRK Sorot PT Socfindo : Kejelasan HGU Hingga Pajak Galian C

Aceh Singkil, TrenNews.id – Tim II Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Singkil melayangkan catatan keras terhadap PT Socfindo Kebun Lae Butar. Perusahaan perkebunan “raksasa” itu dipertanyakan soal legalitas lahan dan kewajiban pajak Galian C.

Temuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Aceh Singkil, Senin (10/8/2026). Laporan Tim II dibacakan anggota DPRK, Rizki Hardiansyah.

Tim II melakukan pengawasan lapangan pada 18-28 Juli 2026. Hasilnya, PT Socfindo yang sudah beroperasi sejak Aceh Singkil berdiri jadi sorotan utama.

Dua poin Kritis yang Disorot Pansus, yaitu perihal Pajak Galian C Belum Ada Bukti Bayar dan Status Hak Guna Ushaa (HGU) yang menggantung.

Tim II Pansus DPRK Aceh Singkil dalam laporannya menyatakan belum menerima bukti pembayaran pajak Galian C dari PT Socfindo Kebun Lae Butar, padahal aktivitas perusahaan memanfaatkan sumber daya alam daerah.

Selain soal pajak galian C, tim II Pansus juga melirik terkait Legalitas Hak Guna Usaha lahan PT Socfindo. Tim meminta agar Pemkab segera memastikan kejelasan administrasi dan penguasaan lahan.

“Ini menyangkut PAD daerah. Kalau potensi penerimaan tidak diawasi, kas daerah yang rugi,” tegas Pansus dalam laporannya.

Tak hanya itu, Pansus juga menyoroti aktivitas perusahaan di kawasan sempadan sungai dan dampak lingkungan sekitar perkebunan.

Rekomendasi Tegas

Tim II merekomendasikan Pemkab Aceh Singkil bersikap tegas. Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajak dan legalitas harus ditindak sesuai aturan.

Bagi tim pansus, keberadaan perusahaan bukan hanya soal investasi. Ada kewajiban ke daerah, kepastian hukum lahan, dan tanggung jawab lingkungan yang wajib jalan beriringan.

Laporan ini kini menjadi rekomendasi resmi Tim II Pansus DPRK Aceh Singkil untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Pewarta : Arman Munthe