Beasiswa Pemda Konawe Tidak Tepat Sasaran, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Konawe, TrenNews.id – Program beasiswa Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe yang bertujuan untuk mendukung mahasiswa berprestasi dan kurang mampu menuai polemik. Pasalnya, beasiswa yang digadang-gadang menjadi solusi bagi mahasiswa yang membutuhkan, justru diduga tidak tepat sasaran. Hal ini memicu berbagai kritik dari masyarakat dan organisasi kepemudaan (OKP).

Salah satu mahasiswa Universitas Lakidende (Unilaki), yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kejanggalan dalam distribusi beasiswa ini. Menurutnya, ada penerima beasiswa yang ternyata sudah tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa, bahkan beberapa diduga kuat mendapatkan beasiswa karena kedekatan dengan pihak tertentu. Ia menyebut fenomena ini sebagai “Beasiswa Keluarga alias Beasiswa Orang Dalam”.

Dalam keterangannya, mahasiswa tersebut menilai kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari Pemda Konawe menjadi akar permasalahan. Selain itu, ia juga menyoroti Universitas Lakidende yang dianggap gagal mengelola program tersebut dengan baik.

“Apakah Pemda Konawe tidak selektif dalam proses seleksi? Atau justru ada campur tangan kepentingan pribadi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menjadi sorotan masyarakat,” ujarnya, pada media ini, Kamis (16/1/2025) malam.

Ia juga menambahkan bahwa unsur kepentingan pribadi dalam seleksi penerima beasiswa mencederai tujuan mulia program ini. Akibatnya, mahasiswa yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan hak mereka.

Mahasiswa tersebut mendesak Penjabat (PJ) Bupati Konawe, Stanley, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program beasiswa ini. Selain itu, Universitas Lakidende diharapkan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan program.

Ia juga meminta pihak berwenang melakukan penyelidikan terhadap dugaan ketidakberesan dalam penerimaan beasiswa tahun 2024. Menurutnya, hanya dengan transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap program ini bisa dipulihkan.

Polemik ini mengajarkan pentingnya:

1. Transparansi: Pemda Konawe harus membuka proses seleksi kepada publik untuk memastikan keadilan.

2. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana beasiswa harus jelas dan dapat diaudit.

3. Pemberantasan Nepotisme: Pihak terkait perlu menjamin tidak ada intervensi kepentingan pribadi dalam proses seleksi.

“Kegagalan program ini menjadi refleksi buruk bagi Pemda dan institusi pendidikan. Masyarakat harus terus mengawasi agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Program beasiswa semestinya menjadi harapan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, bukan ladang praktik nepotisme. Pemda Konawe dan Universitas Lakidende memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memperbaiki sistem ini agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Opini publik akan terus menjadi penggerak perubahan. Masyarakat Konawe berharap, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada perbaikan sistem, tetapi juga memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini.

Pewarta : Andi