Pemkab Aceh Singkil Ditantang LMND, Buka Roadmap Kesejahteraan Nelayan

ACEH SINGKIL, TrenNews.id – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil menantang Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk memaparkan secara terbuka roadmap atau peta jalan kesejahteraan nelayan.

LMND menilai kebijakan sektor perikanan selama ini hanya berhenti pada program seremonial dan tidak menjawab persoalan mendasar masyarakat pesisir.

Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, menegaskan kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Pasalnya, sektor perikanan menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga di wilayah pesisir Aceh Singkil.

“Potensi laut kita melimpah, tapi nelayan kita masih miskin. Potensi itu tidak akan berdampak kalau kebijakan tidak berpihak ke nelayan. Jangan cuma bangga dengan potensi alam,” tegas Surya, Kamis (29/10/2026).

Menurut LMND, Pemkab harus menjelaskan secara rinci program prioritas apa yang akan dijalankan, berapa target penerima manfaatnya, dari mana sumber anggarannya, dan kapan hasilnya bisa dirasakan nelayan.

“Tanpa indikator yang jelas, program pemberdayaan nelayan hanya akan jadi program rutin tahunan yang sulit diukur dampaknya,” ujarnya.

LMND juga menyoroti ketimpangan akses fasilitas penunjang ekonomi nelayan. Mulai dari tempat pendaratan ikan (TPI), cold storage, ketersediaan es, alat tangkap layak, akses permodalan, hingga jalur distribusi dan pemasaran hasil laut yang masih belum merata.

“Bagi nelayan, persoalan bukan hanya soal melaut dan dapat ikan banyak. Tapi bagaimana menjaga kualitas tangkapan, dapat harga jual yang layak, dapat modal, dan pasar yang luas. Kalau fasilitas tidak merata, yang menikmati hanya kelompok tertentu, nelayan kecil tetap rentan,” katanya.

Karena itu, LMND mendesak Pemkab melakukan pemetaan kebutuhan nelayan secara menyeluruh di setiap wilayah pesisir. Pemetaan itu harus menjadi dasar prioritas anggaran, bukan sekadar dokumen administratif.

LMND meminta roadmap kesejahteraan nelayan itu setidaknya memuat 5 agenda utama:

1. Target peningkatan pendapatan nelayan yang terukur
2. Pemerataan infrastruktur perikanan
3. Kemudahan akses permodalan
4. Penguatan koperasi dan kelompok usaha nelayan
5. Perluasan akses pemasaran hasil tangkapan

“Jangan biarkan nelayan dituntut meningkatkan produktivitas terus, tapi tidak diimbangi dukungan infrastruktur, akses pasar dan kebijakan ekonomi yang memadai,” tegas Surya.

LMND juga mendesak Pemkab membuka ruang partisipasi bagi nelayan, mahasiswa dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, serta transparansi anggaran.

“Ukuran keberhasilan bukan dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan. Tapi apakah pendapatan nelayan naik, akses fasilitas membaik, dan kesenjangan pesisir berkurang. Itu yang harus dibuktikan Pemkab,” pungkasnya.

Pewarta : Arman Munthe