PERANTARA Desak Tindakan Tegas atas Aktivitas Tambang Ilegal di Pomalaa

Jakarta, TrenNews.id – Aktivitas tambang ilegal, yang kerap disebut sebagai koridor, terus berlangsung di wilayah Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Namun, penanganan masalah ini tampaknya menemui jalan buntu di tangan aparat penegak hukum setempat.

Menanggapi situasi tersebut, Perhimpunan Aktivis Nusantara (PERANTARA) menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan pada Senin (6/1/2025).

Gie Seftian, Koordinator Pusat PERANTARA, menegaskan bahwa hasil investigasi di lapangan menunjukkan aktivitas tambang ilegal di Pomalaa berlangsung tanpa tindakan tegas dari aparat. “Seharusnya Polres Kolaka bertindak terhadap aktivitas tambang koridor (ilegal) ini,” ujarnya.

Gie menyoroti dugaan pembiaran oleh kepolisian setempat terkait penambangan ilegal, khususnya tambang nikel yang marak terjadi di Pomalaa. Ia bahkan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Kolaka yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.

“Jika aktivitas tambang ilegal masih berlangsung, ada indikasi kuat bahwa pembiaran dilakukan oleh aparat penegak hukum,” tegas Gie.

Selain mengkritik aparat penegak hukum, PERANTARA juga menyoroti dugaan keterlibatan Syahbandar Pomalaa dalam mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB) dan Surat Perintah Berlayar (SPB) kepada pelaku tambang ilegal. Jika hal ini terbukti, maka terjadi penyelundupan yang merugikan negara dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

Gie meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI untuk mencopot Kepala Syahbandar Kelas III Pomalaa.

PERANTARA juga mendesak Bareskrim Polri dan Polda Sultra untuk segera turun ke lokasi, melakukan investigasi, serta membongkar jaringan tambang ilegal di wilayah Pomalaa.

“Kami akan terus menyuarakan tuntutan agar langkah-langkah terukur dilakukan untuk memberantas tambang ilegal ini,” pungkas Gie.

Setelah menyampaikan tuntutan di Mabes Polri, para demonstran melanjutkan aksi mereka ke Kementerian Perhubungan RI.

Pewarta : Andi