Kas Daerah “Gemuk”, Warga Seberang Sungai Pakai Perahu : Prioritas DAU Kemana ?

ACEH SINGKIL, TrenNews.id – Pemandangan kontras terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Di atas kertas, kas daerah mendapat tambahan anggaran jumbo. Di lapangan, warga Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, masih harus mempertaruhkan keselamatan menyeberang sungai dengan perahu.

Berdasarkan dokumen Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026, Kabupaten Aceh Singkil tercatat menerima kucuran Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp120.720.409.000.

Angka itu berbanding terbalik dengan kondisi dua jembatan penghubung di Desa Kuta Simboling yang putus diterjang banjir. Hingga kini, belum ada pembangunan permanen. Warga terpaksa menggunakan perahu kayu sebagai satu-satunya akses untuk beraktivitas.

Kondisi ini pun memicu sorotan tajam dari pemerhati daerah. Pemerhati Daerah Aceh Singkil, Budi Harjo, menilai ada persoalan serius dalam penentuan skala prioritas anggaran. Menurutnya, bukan soal mempertentangkan DAU dengan jembatan, melainkan soal kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

“Ini ironi. Di satu sisi kita bicara Rp120,7 miliar tambahan DAU masuk ke kas daerah. Di sisi lain, warga kita masih naik perahu karena jembatan putus. Pertanyaannya sederhana, bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas ketika akses dasar masyarakat terputus,” ujar Budi Harjo kepada TrenNews.id, Senin (5/10/2026).

Budi menegaskan, publik memahami bahwa tambahan DAU tidak bisa serta-merta seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan jembatan. DAU memiliki peruntukan dan mekanisme penggunaannya. Namun, yang dituntut masyarakat adalah transparansi.

“Jangan sampai masyarakat hanya melihat angka fantastis Rp120 miliar di dokumen KMK, tapi ketika jembatan putus, jawaban pemerintah hanya perahu darurat. Publik berhak tahu, uang sebanyak itu dialokasikan untuk kegiatan apa saja? Seberapa besar porsi untuk penanganan infrastruktur terdampak bencana?” tegasnya.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk membuka secara terbuka rencana alokasi dan realisasi tambahan DAU tersebut. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat yang sedang kesulitan akses.

Lebih jauh, Budi mengingatkan bahwa perahu bukan solusi. Itu hanya langkah darurat yang penuh risiko, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan warga yang membawa hasil tani.

“Masyarakat butuh jembatan permanen, bukan sekadar perahu. Ini menyangkut akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jangan jadikan perahu sebagai solusi berkepanjangan,” katanya.

Menurutnya, putusnya dua jembatan di Kuta Simboling harus menjadi momentum evaluasi total terhadap arah belanja daerah. Anggaran besar harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan warga.

“Kami tidak menuduh Rp120 miliar itu harus habis untuk jembatan. Tidak seperti itu logikanya. Yang kami minta adalah kejelasan dan keberpihakan. Kalau memang ada pos yang bisa dipakai untuk penanganan darurat infrastruktur, segera maksimalkan. Jangan tunggu viral dulu baru bergerak,” ujarnya.

Budi berharap pemerintah tidak abai terhadap penderitaan warga di pedalaman. Anggaran, kata dia, jangan hanya besar di atas kertas, tapi minim dampak di lapangan.

“Jangan sampai warga sudah terisolasi berbulan-bulan, baru pemerintah sibuk cari solusi. Rp120 miliar itu uang rakyat. Manfaatnya harus sampai ke rakyat, salah satunya warga Kuta Simboling yang hari ini masih naik perahu,” pungkasnya.

Pewarta : Arman Munthe