Lembaga Perubahan Sumut Minta Program MBG Dikaji Ulang: Jangan Korbankan Mutu Pendidikan Demi Kepentingan Segelintir Orang

Medan, TrenNews.id – Lembaga Perubahan Sumut Minta Program MBG Dikaji Ulang: Jangan Korbankan Mutu Pendidikan Demi Kepentingan Segelintir Orang,  Alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 240 triliun yang bersumber dari anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 menuai kritik tajam. Lembaga Perubahan Sumatera Utara mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi secara menyeluruh program nasional tersebut.

Direktur Lembaga Perubahan Sumatera Utara, Amaluddin Hasibuan, S.Pd., menegaskan bahwa anggaran sektor pendidikan seharusnya difokuskan penuh untuk peningkatan mutu dan sarana pendidikan tanpa adanya pemotongan atau pengalihan alokasi.

“Seharusnya yang diprioritaskan adalah pendidikan 100 persen, tidak ada potongan alokasi MBG di dalamnya. Bagi kami, MBG harus diteliti dan dikaji ulang secara mendalam,” tegas Amaluddin Hasibuan (17/8/2026).

Menurut Amaluddin, pengalihan porsi anggaran pendidikan yang begitu besar berisiko mengorbankan pemenuhan kebutuhan esensial sektor pendidikan, seperti perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, hingga penyediaan fasilitas belajar yang layak.

Ia juga menyoroti berbagai persoalan teknis dan dampaknya di lapangan sejak program ini berjalan. “Sama-sama kita ketahui, program MBG ini sudah banyak menelan korban di berbagai daerah, mulai dari kasus keracunan makanan hingga masalah distribusi. Ini menunjukkan adanya evaluasi mendasar yang belum diselesaikan pemerintah sebelum menggelontorkan anggaran yang lebih besar,” bertambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 dialokasikan sebesar Rp 820,9 triliun. Dari total dana tersebut, sekitar Rp 240 triliun atau setara dengan 29,2 persen disalurkan untuk mendukung pemenuhan gizi 60,6 juta penerima manfaat program MBG.

Porsi tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu komponen pembiayaan terbesar yang memotong pagu anggaran pendidikan nasional pada tahun anggaran 2027.

Lembaga Perubahan Sumatera Utara mendorong DPR RI dan pemangku kepentingan terkait untuk meninjau kembali nomenklatur pembiayaan MBG agar dipisahkan dari anggaran murni pendidikan, demi menjamin keberlangsungan kualitas pendidikan nasional.