Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Titi : Pemerintah Bermurah Hati Pada Elit Tapi Pelit Melayani Kepentingan Rakyat

JAKARTA, TRENNEWS.ID – Kritikan terhadap usulan Presiden Prabowo untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD, alih-alih dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Kritik tersebut disampaikan oleh Titi Anggraini, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang menyoroti ketidakkonsistenan argumen efisiensi biaya yang digunakan sebagai dasar usulan tersebut.

Titi menyatakan bahwa alasan efisiensi ini bertolak belakang dengan pembentukan kabinet besar oleh pemerintah yang saat ini memiliki lebih dari seratus posisi. “Untuk urusan elite, kabinet dibuat gemuk, tapi untuk hak rakyat, isunya efisiensi,” ungkap Titi, Senin (16/12/2024).

Ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah tampak bermurah hati kepada elite, tetapi pelit dalam melayani kepentingan rakyat.

Terkait efisiensi biaya, Titi menyatakan bahwa perubahan sistem Pilkada berpotensi menimbulkan masalah baru yang justru menambah pengeluaran untuk mengatasinya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilu, dengan mengingat bahwa kekuasaan adalah mandat dari rakyat, bukan hadiah dari elite.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan usulan ini dalam acara peringatan ulang tahun ke-60 Partai Golkar.

Ia mengkritik sistem pemilu langsung yang dianggap mahal, dan membandingkannya dengan sistem di negara seperti Singapura dan India, di mana Pilkada dilakukan oleh DPRD yang dinilai lebih efisien. (Hendra)