Bulog Manggarai Berkomitmen Perketat Mutu Bantuan Pangan, Langsung Ganti Beras yang Dikeluhkan Warga

Manggarai, TrenNews.id – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Cabang Ruteng menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga kualitas bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat.

Merespons keluhan warga Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terkait kualitas beras yang dinilai kurang layak, Bulog langsung bergerak cepat melakukan penukaran dengan beras berkualitas baik.

Kepala Perum Bulog Manggarai, Yermi R.F Djami,menjelaskan bahwa pihaknya segera mengambil langkah taktis begitu menerima laporan dari lapangan. Bulog memastikan hak masyarakat selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terpenuhi dengan layak.

“Saat mendengar kabar dari Ibu Lurah dan petugas lapangan kami mengenai adanya beras yang rusak atau kurang layak saat pembagian, kami dari Bulog Ruteng segera menindaklanjutinya. Keesokan harinya, kami langsung ke kelurahan tersebut untuk melakukan penggantian beras yang rusak dengan beras yang layak,” ujar Rian saat dikonfirmasi.

Perketat Pengawasan dari Hulu ke Hilir

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang agar kasus serupa tidak terulang kembali, Perum Bulog Manggarai kini tengah menyiapkan skema evaluasi total terhadap sistem rantai pasok mereka.

Rian menegaskan, ke depan Bulog akan berupaya keras memperbaiki kinerja pelayanan dengan memperketat pengawasan, baik dari segi kualitas (mutu) maupun kuantitas (bobot timbangan). Pengawasan berlapis ini akan diterapkan mulai dari proses penyerapan paling awal.

“Untuk ke depan, Bulog akan berupaya memperbaiki kinerja dengan melakukan pengawasan dan pengecekan kualitas serta kuantitas, mulai dari pengadaan beras lokal, hingga saat penyiapan beras program bantuan pangan dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan),” ungkap Rian menambahkan.

Langkah preventif ini diharapkan dapat mengunci celah terjadinya penurunan mutu komoditas, sehingga beras yang sampai ke tangan masyarakat—baik untuk bantuan sosial maupun operasi pasar—selalu dalam kondisi prima.

LPPDM NTT Desak Transparansi Proses Hukum

Di sisi lain, proses pengawasan terhadap tata kelola distribusi bantuan pangan ini tetap berjalan secara eksternal. Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Kejaksaan Negeri Manggarai untuk tetap melanjutkan penyelidikan terkait laporan yang sebelumnya telah diadukan.

Ketua LPPDM NTT, Marsel Ahang, S.H., menyampaikan bahwa adanya mutasi kepemimpinan di tubuh Bulog Ruteng baru-baru ini tidak boleh menyurutkan jalannya proses hukum. Menurutnya, kepastian hukum penting demi menjaga integritas penyaluran bantuan publik.

“Mutasi itu urusan internal Bulog. Tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kejaksaan Negeri Manggarai tidak boleh berhenti hanya karena pejabatnya sudah dipindahkan. Dugaan pelanggaran tetap melekat pada fakta dan peristiwa yang sudah terjadi,” kata Marsel.

Sebelumnya, LPPDM telah melayangkan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) ke Kejari Manggarai menyusul laporan warga mengenai penurunan kualitas fisik beras serta adanya selisih bobot timbangan.
Marsel menambahkan, pihaknya mengapresiasi upaya perbaikan internal dari Bulog, namun LPPDM akan tetap mengawal kasus ini di ranah hukum untuk memastikan asas transparansi dan akuntabilitas.

“Kami meminta Kejaksaan Negeri Manggarai untuk tidak ragu melanjutkan penyelidikan. LPPDM akan terus mengawal kasus ini dan siap memberikan dukungan data serta fakta lapangan yang kami miliki,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara respons cepat pembenahan mutu dari Perum Bulog serta pengawasan aktif dari elemen masyarakat, diharapkan tata kelola distribusi pangan di Manggarai ke depan dapat berjalan semakin bersih, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi warga.

Penulis : Kordianus Lado