Sebut Alasan ‘Panic Buying’ Mengada-ada, Pemuda Wasathiyah Sumut Desak Copot Direksi Pertamina Sumbagut dan Perbaiki System Barcode

MEDAN,TrenNews.id — Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemuda Wasathiyah Sumatera Utara mengkritik keras pernyataan PT Pertamina (Persero) terkait antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatera Utara. Pertamina sebelumnya menyebut fenomena tersebut dipicu oleh aksi pembelian panik (panic buying) oleh masyarakat.

Dalam keterangan persnya di Medan, Kamis (16/7/2026), Ketua Bakorwil Pemuda Wasathiyah Sumut, Alvin Akbar Hasibuan, menilai alasan yang disampaikan Pertamina sangat mengada-ada dan terkesan dibuat-buat untuk menghindari tanggung jawab atas kegagalan manajemen distribusi.

“Alasan panic buying hingga menyebabkan distribusi kacau itu tidak dapat diterima. Narasi seperti ini justru membuat masyarakat semakin geram dan memperkuat kecurigaan publik akan adanya permainan mafia migas di lingkaran distribusi,” ujar Alvin.

Alvin juga menyayangkan imbauan agar masyarakat tidak membeli BBM secara berlebihan. Menurutnya, pernyataan tersebut kontradiktif dengan sistem pembatasan yang sudah diterapkan Pertamina sendiri melalui sistem barcode.

“Pernyataan agar rakyat jangan banyak-banyak membeli minyak itu tidak berdasar. Faktanya, sistem barcode yang selama ini dijalankan justru berfungsi membatasi pembelian BBM bersubsidi oleh masyarakat. Bagaimana mungkin rakyat dituding membeli berlebihan sementara sistem barcode membatasi mereka?” tegasnya.

Desakan Pembenahan Sistemis: Manajemen, Retribusi, dan Barcode

Pemuda Wasathiyah Sumut menilai carut-marut antrean BBM di Sumatra Utara merupakan bukti nyata dari tidak profesionalnya pengelolaan di internal PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Guna mengakhiri polemik ini, Alvin mendesak pemerintah pusat melakukan langkah konkret dan radikal untuk memperbaiki tiga pilar utama:

1. Penyegaran Jajaran Direksi Wasathiyah Sumut meminta Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mencopot seluruh jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan mitigasi krisis energi di daerah.

2. Evaluasi dan Transparansi Sistem Barcode Sistem barcode digital yang saat ini diterapkan dinilai gagal menjamin distribusi BBM yang tepat sasaran. Alih-alih mempermudah, sistem ini dinilai sering mengalami kendala teknis di lapangan yang justru memperpanjang antrean. Evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur digital ini mendesak dilakukan.

3. Reformasi Sistem Retribusi dan Pengawasan Distribusi Diperlukan pembenahan pada sistem retribusi dan pengawasan di SPBU guna mencegah kebocoran tangki timbun ke sektor industri ilegal atau spekulen. Sistem retribusi dan tata niaga di tingkat agen hingga pangkalan harus dibuat lebih transparan dan berbasis data riil konsumsi masyarakat.

“Kami berharap Presiden Prabowo bersikap tegas. Sistem di Pertamina yang amburadul dan menyusahkan rakyat ini harus dirombak total. Copot direksi yang tidak kompeten, audit sistem barcode-nya, dan perbaiki tata kelola retribusi serta penyaluran agar tidak ada lagi ruang bagi mafia migas bermain,” pungkas Alvin.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pencopotan direksi dan evaluasi sistem yang disuarakan oleh Pemuda Wasathiyah Sumut tersebut.