ISARAH Sumut Desak Anggota DPD RI Sikapi Kelangkaan Bbm Di Sumut “DPD RI Jgn Hanya Makan Gaji Buta Dari Rakyat”

Medan,TrenNews.id – Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Sumatera Utara melayangkan kritik keras terhadap kinerja para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara. Mereka dinilai pasif dan minim kontribusi konkret di tengah badai krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tengah menjepit kehidupan masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Sumut.

Ketua ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan ST MIKom, mendesak seluruh legislator, khususnya DPD RI asal Sumut, untuk segera turun tangan dan mengambil sikap nyata. Ia mengingatkan bahwa memperjuangkan nasib daerah di tingkat pusat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak.

“Ini memang tanggung jawab konstitusional yang melekat pada diri seluruh DPD RI asal Sumatera Utara. Jangan hanya makan gaji buta di atas kesulitan rakyat Sumatera Utara,” tegas Abdul Thaib dalam keterangannya di Medan.

Soroti Nihilnya Kinerja Senator Sumut

Abdul Thaib menyayangkan sikap para senator asal Sumut yang sejauh ini dinilai minim kinerja dan terkesan menutup mata. Padahal, krisis pasokan BBM yang memicu antrean mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah melumpuhkan urat nadi perekonomian daerah, mulai dari sektor transportasi, dunia usaha, hingga aktivitas harian warga.

Menurutnya, anggota DPD RI yang memiliki mandat langsung dari rakyat Sumut seharusnya berada di garda terdepan untuk memanggil pihak-pihak terkait seperti Kementerian ESDM, BPH Migas, maupun direksi PT Pertamina guna membereskan sengkarut distribusi ini. Namun, fungsi pengawasan dan representasi daerah tersebut dinilai belum berjalan sama sekali dalam kasus kelangkaan BBM ini.

“Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi korban. Kami mengajak dan mendesak seluruh anggota DPR RI dan khususnya DPD RI asal Sumut untuk segera memanggil pihak Pertamina dan pemerintah pusat demi mencari solusi konkret,” tambahnya.

Dampak Sistemik dan Desakan Transparansi Pertamina

Lebih lanjut, ISARAH Sumut memaparkan bahwa kelangkaan BBM berimbas sangat luas. Sektor-sektor rentan seperti sopir angkutan umum, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM kini kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk bertahan hidup dan menjalankan usahanya.

Untuk itu, ISARAH Sumut juga menuntut agar pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan yang transparan dan jujur kepada publik mengenai penyebab utama tersendatnya pasokan BBM di Sumut. Transparansi dinilai penting agar tidak memicu kepanikan massal (panic buying) di tengah masyarakat.

Di akhir keterangannya, Abdul Thaib mengimbau masyarakat Sumut untuk tetap tertib saat mengantre di SPBU dan menghindari pembelian berlebih. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ketertiban warga harus dibayar tuntas dengan keseriusan kerja dari para wakil rakyat yang dikirim ke Senayan.