Rp320 Juta Belanja Perjalanan Dinas PUPR Aceh Singkil Disorot

ACEH SINGKIL, TrenNews.id – Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menyoroti borosnya anggaran perjalanan dinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Singkil. Berdasarkan data resmi SiRUP LKPP, pagu perjalan dinas dinas tersebut tahun 2026 tembus Rp320.420.450.

Angka itu bukan satu paket, tapi dipecah menjadi 8 paket pengadaan langsung yang semuanya bersumber dari APBD. Rinciannya, perjalanan dinas biasa Rp119.152.300 dan Rp51.458.150 dan 6 paket perjalanan dinas dalam kota, masing-masing Rp5,7 juta, Rp21,1 juta, Rp23,04 juta, Rp27,85 juta, Rp34,42 juta, dan Rp37,7 juta.

“Ini uang rakyat. Jangan sampai APBD habis hanya untuk mondar-mandir pejabat, sementara jalan rusak, drainase mampet, dan irigasi warga masih terbengkalai,” tegas Rahman Syafii,  Sekjen AMPAS, Senin (21/9/2026).

AMPAS menegaskan, pihaknya tidak anti perjalanan dinas. Tapi setiap rupiah perjalanan dinas wajib memenuhi prinsip selektif, efisien, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

“Yang jadi pertanyaan. Untuk apa 8 paket perjalanan itu? Siapa yang berangkat? Ke mana tujuannya? Berapa kali berangkat? Dan apa hasil nyatanya untuk rakyat Aceh Singkil?,” tanya Rahman Syafii.

“Jangan berlindung di balik alasan ‘sudah ada di APBD’ dan ‘sudah ada di SiRUP’. Kalau berani menganggarkan Rp320 juta, berani juga buka datanya ke publik. Jangan transparan saat menganggarkan, giliran ditanya hasil, langsung bungkam,” tegasnya.

AMPAS mengingatkan, pengadaan langsung bukan berarti bebas dari kewajiban negosiasi harga dan pertanggungjawaban. Standar biaya perjalanan dinas wajib mengedepankan kepatutan dan kewajaran.

Jika, sambungnya, perjalanan dinas hanya menjadi rutinitas formalitas tanpa output yang terukur bagi pembangunan, maka itu adalah pemborosan APBD.

AMPAS mendesak beberapa poin, diantaranya.

• Kadis PUPR Aceh Singkil buka rincian 8 paket perjalanan dinas tersebut ke publik.

• Buka dasar kebutuhan, tujuan, dan urgensi masing-masing paket.

•Buka realisasi dan SPJ lengkap, bukan hanya pagu di SiRUP.

•Jelaskan output konkret: apa hasil setiap perjalanan bagi infrastruktur Aceh Singkil.

•Hentikan perjalanan yang tidak prioritas dan tumpang tindih.

•Inspektorat Aceh Singkil turun audit. Jika ada indikasi perjalanan fiktif atau tidak efisien, harus ditindak.

“APBD bukan warisan untuk dihabiskan lewat perjalanan. Kalau jalannya masih berlubang, jangan banggakan sudah keliling Indonesia,” tutup Rahman.

Pewarta : Arman Munthe