Senin, 16 November 2026

PB Pemuda Wasathiyah Desak KPK Usut Aliran Dana Konten Kementerian Rp14,69 Miliar yang Libatkan Raffi Ahmad

Jakarta, TrenNews.id – Komisaris Utama Lembaga Hukum dan Politik Pengurus Besar (PB) Pemuda Wasathiyah, Muh Yasser, M.H., mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut polemik penggunaan anggaran pembuatan konten kementerian. Proyek pengadaan jasa publikasi bernilai miliaran rupiah tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, bersama kelompok selebritas The Dudas Minus One (The Dudas-1).

Dalam pernyataan resminya, Muh Yasser meminta lembaga antirasuah tidak sekadar melakukan pemeriksaan administratif, melainkan menelusuri secara menyeluruh alur distribusi dana dari kontrak kerja sama tersebut. Menurutnya, langkah penegakan hukum yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan harus diambil apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan wewenang.

Desakan tersebut mencuat menyusul terungkapnya data pengadaan jasa publikasi dan pemengaruh (endorsement) dari dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kementerian Kebudayaan. Kerja sama yang disalurkan melalui PT RANS Animasi Indonesia dalam rentang waktu 2024 hingga 2026 itu tercatat memiliki total nilai mencapai sekitar Rp14,69 miliar.

Muh Yasser menilai bahwa alokasi anggaran negara untuk kebutuhan promosi melalui pemengaruh (influencer) wajib diawasi secara ketat demi menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Terlebih lagi, status Raffi Ahmad sebagai pejabat negara dinilai memiliki kerentanan terhadap potensi benturan kepentingan (conflict of interest) ketika entitas bisnis yang terafiliasi dengannya turut menggarap proyek dari instansi pemerintah.

“KPK harus proaktif menelusuri ke mana saja aliran anggaran konten bernilai belasan miliar rupiah itu mengalir, bagaimana mekanisme pengadaannya, serta apakah ada unsur penyalahgunaan jabatan. Penegakan hukum harus berjalan objektif tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran negara,” ujar Muh Yasser, M.H. dalam keterangannya 11/16/2026.

Klarifikasi dan Respons Raffi Ahmad serta The Dudas-1

Di sisi lain, menanggapi polemik yang berkembang luas di ruang publik, Raffi Ahmad telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui unggahan di akun media sosial resminya pada Senin (16/11/2026). Dalam pernyataan tersebut, Raffi mengakui adanya kekhilafan terkait aspek etika dan kepatutan publik atas pelaksanaan kerja sama tersebut, khususnya pada proyek bersama KKP yang bergulir setelah dirinya resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.

Sebagai wujud pertanggungjawaban moral, Raffi bersama tiga anggota The Dudas Minus One lainnya—yakni Ariel “NOAH”, Gading Marten, dan Desta Mahendra—menyatakan komitmen untuk mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar. Dana yang diklaim bersumber dari honor pribadi mereka tersebut rencananya akan disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam, khususnya di wilayah Aceh. Raffi juga menyatakan kesiapannya untuk kooperatif apabila dipanggil dan diperiksa oleh lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum terkait proses audit anggaran proyek tersebut.

Sebelumnya, para personel The Dudas Minus One juga telah memberikan penjelasan bahwa nilai kontrak belasan miliar rupiah tersebut bukanlah bayaran bersih yang masuk ke kantong pribadi masing-masing anggota. Mereka memaparkan bahwa keseluruhan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai operasional produksi yang kompleks, mulai dari transportasi, akomodasi, logistik tim lapangan, hingga pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di berbagai daerah yang dikunjungi untuk dipromosikan potensinya.

Audit Keuangan Negara Tetap Diperlukan

Menanggapi langkah permohonan maaf serta inisiatif pengalihan dana untuk kegiatan sosial tersebut, Komisaris Utama Lembaga Hukum dan Politik PB Pemuda Wasathiyah, Muh Yasser Ramli, M.H., menegaskan bahwa upaya pemulihan secara moral tidak serta-merta menggugurkan aspek pengawasan hukum dan tata kelola keuangan negara.

Pihaknya berharap KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap menjalankan proses audit dan penelusuran mendalam terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa di kementerian terkait. Pengawasan komprehensif dinilai krusial sebagai evaluasi tata kelola pemerintahan agar polemik serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini