Bontang: DPRD Soroti Transparansi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Bontang, TrenNews.id – Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk transparan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Menurutnya, proses tersebut berpotensi disusupi praktik titipan pegawai.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan telah menerima sejumlah aduan dari tenaga honorer mengenai mekanisme dan syarat pengangkatan PPPK paruh waktu. Minimnya informasi resmi dinilai menjadi penyebab utama keresahan tersebut.

“Indikator pengangkatan harus jelas. Dasarnya apa? Berapa jumlah yang diangkat? Apa saja syaratnya? Semua itu harus dibuka secara transparan,” ujar Heri dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025) lalu.

Keresahan ini diperparah dengan beredarnya isu pemindahan tenaga honorer ke lokasi kerja baru, yang memunculkan kekhawatiran adanya politisasi dalam proses pengangkatan PPPK paruh waktu.

“Proses ini harus bebas dari unsur politis. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang bermain,” tegasnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi A DPRD Bontang berencana memanggil Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang. DPRD juga akan mengunjungi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna mempertanyakan mekanisme pengangkatan ini secara langsung.

“Soalnya saya sudah bertanya ke Sekda, dan beliau pun mengaku belum tahu secara detail. Kami akan panggil pihak-pihak terkait,” ungkap Heri.