Jumat, 20 November 2026

PB Alamp Aksi Minta Kejati Sumut Periksa Pimpinan Instansi, PPK, dan Rekanan Proyek di Dairi

PB Alamp Aksi Minta Kejati Sumut Periksa Pimpinan Instansi, PPK, dan Rekanan Proyek di Dairi

Medan, TrenNews.id – Praktik korupsi melanggar hukum secara nyata. Pejabat negara yang melakukan korupsi merugikan rakyat. Tindakan koruptif menghambat kesejahteraan masyarakat. Kemajuan bangsa ikut terancam oleh praktik ini.

Penegakan hukum harus berjalan adil. Aparat tidak boleh tebang pilih. Keadilan hukum membuka jalan menuju kesejahteraan. Kemajuan negara bergantung pada integritas aparatur.

Dari Bentuk Kepedulian Berbangsa dan bernegara Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Melakukan aksi damai di Kejatisu jalan AH Nasution Medan pada 19/11/2026

Sorotan Proyek di RSUD Sidikalang

Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi menyoroti sejumlah proyek. Lembaga ini membidik kegiatan di UPTD RSUD Sidikalang. Sorotan pertama menyasar pembangunan sarana Cathlab KJSU-KIA.

Proyek tersebut menelan anggaran Rp1.899.955.760,00. CV BBPJ mengerjakan proyek ini. Kontrak mengacu pada SPK nomor 59816822/SP/2025 tertanggal 24 Juli 2025.

Sorotan berikutnya mengarah pada sarana CT-Scan KJSU-KIA. Anggaran kegiatan ini mencapai Rp750.699.220,00. CV JM menjalankan pekerjaan tersebut. Kontrak tercatat bernomor 59816890/SP/2025 tertanggal 24 Juli 2025.

Dugaan Penyimpangan di Dinas Pendidikan Dairi

Selain sektor kesehatan, sorotan juga menyasar sektor pendidikan. PB Alamp Aksi menemukan indikasi masalah pada lima kegiatan. Seluruh kegiatan berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026.

Total pagu anggaran lima paket ini mencapai Rp1.969.352.555,00. Rincian anggaran tersebar pada sejumlah rehabilitasi dan pembangunan sekolah.

  • Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP Swasta Masyarakat Sempung memiliki pagu Rp379.378.000,00.
  • Pembangunan pagar samping dan tembok penahan tanah SD Negeri 033911 Belang Malum bernilai Rp400.000.000,00.
  • Rehabilitasi sedang ruang kelas SD Negeri 030331 memiliki pagu Rp399.844.665,00.
  • Rehabilitasi sedang ruang kelas SD Negeri 034805 Sopo Butar menelan pagu Rp399.844.665,00.
  • Rehabilitasi sedang ruang kelas SD Negeri No. 034820 Lae Peduntal (P5) memiliki pagu Rp390.285.225,00.

Tuntutan dan Respons Lapangan

Temuan tersebut mendorong PB Alamp Aksi mengambil sikap tegas. Organisasi ini mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut tuntas kasus tersebut.

PB Alamp Aksi juga meminta penyidik memeriksa pihak terkait. Pihak tersebut meliputi pimpinan instansi, PPK, dan rekanan.

Koordinator lapangan Hardiansyah Putra menilai langkah hukum sangat mendesak. Ia menegaskan kejaksaan harus bergerak cepat memproses temuan ini.

Sementara itu, koordinator aksi Doni menekankan pentingnya transparansi anggaran. Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak bertanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini