PB ALAMP AKSI Tantang Kejati Sumut Usut Tuntas Proyek Miliaran Dinas SDABMBK dan Cipta Karya Deli Serdang
Medan, TrenNews.id – Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut proyek bermasalah. Aliansi ini menyoroti belasan kegiatan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2025.
Praktik korupsi melanggar hukum dan merugikan kepentingan publik secara luas. Korupsi oleh pejabat negara menghambat kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa. Oleh karena itu, aparat harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu Ujar Ketua Umum PB AlamP Aksi Eka Armada Ds di Medan 19/11/2026.
Sorotan Proyek Dinas SDABMBK Deli Serdang
PB ALAMP AKSI menemukan dugaan penyimpangan di Dinas SDABMBK Deli Serdang. Sorotan ini mengarah pada masa kepemimpinan Janso Sipahutar. Aliansi mencatat enam paket proyek jalan dan jembatan dengan nilai miliaran rupiah.
CV. KDP mengerjakan peningkatan jalan Sei Merah menuju Batu Lokong senilai Rp2,52 miliar. Kontrak proyek ini terbit pada 23 Juli 2025. Selanjutnya, CV. JG menggarap lanjutan jalan Desa Negara menuju Greahen senilai Rp2,42 miliar.
Proyek pengaman pondasi jembatan Sei Belawan menelan anggaran Rp6,41 miliar. CV. KAJ melaksanakan pekerjaan ini berdasarkan kontrak Juli 2025. Sementara itu, CV. AUS membangun ruas jalan di Kecamatan Patumbak senilai Rp2,92 miliar.
Pemeliharaan ruas jalan Mertelu menuju Bandar Baru memakan biaya Rp3,91 miliar. CV. PM mengerjakan kegiatan tersebut sesuai kontrak Oktober 2025. Terakhir, CV. SJ meningkatkan jalan Pasar VI Diski menuju Sei Mencirim senilai Rp1,00 miliar.
Dugaan Penyimpangan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Selain SDABMBK, Alamp Aksi Juga menyoroti dua belas proyek gedung. Kegiatan ini berada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deli Serdang. Seluruh kontrak proyek tersebut tercatat terbit pada akhir tahun 2025.
Beberapa proyek perkantoran dan fasilitas publik masuk daftar sorotan aliansi. CV. LA membangun aula Dinas Pertanian senilai Rp1,45 miliar. PT. TBMJ merehabilitasi TPI Desa Pantai Labu Pekan senilai Rp2,42 miliar.
CV. RBP membangun rumah potong hewan di Tanjung Morawa senilai Rp1,96 miliar. Revitalisasi Kantor Bupati Deli Serdang menelan anggaran Rp2,24 miliar oleh CV. DCM. CV. BE juga mengerjakan pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa senilai Rp2,91 miliar.
Pembangunan aula dan pagar Kantor Camat Pagar Merbau bernilai Rp1,93 miliar. CV. KP mengerjakan proyek tersebut sekaligus Puskesmas Karang Anyar senilai Rp2,90 miliar. CV. AS membangun Puskesmas Kenangan dengan anggaran Rp2,90 miliar.
Proyek kantor dinas pemadam kebakaran bernilai Rp5,47 miliar dikerjakan CV. BJ. CV. IJL menggarap kantor badan pendapatan daerah senilai Rp3,27 miliar. Rehabilitasi TPI Desa Percut bernilai Rp2,40 miliar dikerjakan CV. WG.
PT. BRIM membangun alun-alun di Kecamatan Percut Sei Tuan senilai Rp1,17 miliar. Seluruh nilai anggaran tersebut memicu kecurigaan publik terkait pelaksanaan proyek. Aliansi menilai transparansi anggaran perlu diuji melalui proses hukum.
Tuntutan Pemeriksaan ke Kejati Sumut
PB ALAMP AKSI meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut kasus ini tuntas. Alamp Aksi mendesak penyidik memanggil kepala dinas serta pimpinan instansi terkait. Penyidik juga harus memeriksa pejabat pembuat komitmen dan seluruh pihak rekanan.
“Aparat penegak hukum harus memeriksa seluruh pihak terkait agar terang benderang. Kami meminta kejaksaan mengusut tuntas setiap rupiah anggaran negara,” kata Hardiansyah Putra selaku Koordinator Lapangan PB ALAMP AKSI.
“Kami mengawal penuh proses hukum dugaan korupsi proyek Deli Serdang ini. Kejaksaan harus memanggil pejabat dinas, PPK, dan rekanan tanpa tebang pilih,” ujar Doni selaku Koordinator Aksi PB ALAMP AKSI.



Tinggalkan Balasan