Progres Pembangunan Belum Nampak Meski APBK Sudah Sah, DPRK Didesak Gelar RDP

Aceh Singkil, TrenNews.id — Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) serta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP itu dimaksudkan guna membahas penyebab mandeknya progres pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil, padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 telah resmi disahkan.

Ketua AMPAS, Syahrul Manik, menilai hingga saat ini masyarakat belum melihat adanya percepatan pembangunan yang signifikan di berbagai sektor. Sementara program yang seharusnya sudah berjalan justru terkesan stagnan dan belum menunjukkan progres di lapangan.

Menurut Syahrul Manik, kondisi itu sangat memprihatinkan, mengingat APBK merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Namun fakta yang terjadi justru memperlihatkan lemahnya realisasi program dan lambannya pelaksanaan kegiatan di berbagai SKPK.

“APBK sudah sah, anggaran sudah tersedia, tetapi masyarakat bertanya-tanya di mana realisasi pembangunan yang dijanjikan. Jangan sampai rakyat hanya disuguhi slogan percepatan kerja tanpa bukti nyata,” tegas Syahrul Manik dalam keterangannya persnya, Senin (25/5/2026).

Syahrul menilai DPRK sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya terkait penggunaan dan realisasi APBK 2026. Karena itu ia meminta DPRK tidak tinggal diam melihat lambannya progres pembangunan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Melalui RDP yang terbuka dan transparan, Syahrul Manik meminta DPRK memanggil TAPK beserta pihak-pihak terkait untuk menjelaskan secara rinci apa yang menjadi penyebab utama mandeknya pembangunan. Apakah persoalan tersebut disebabkan lemahnya koordinasi birokrasi, lambannya administrasi, persoalan teknis pelaksanaan kegiatan, atau justru adanya ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang telah direncanakan.

“Kami meminta DPRK jangan hanya aktif saat pembahasan dan pengesahan anggaran saja, tetapi juga serius mengawasi implementasinya. RDP harus dilakukan agar masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi,” lanjut Syahrul Manik.

Disisi lain, Syahrul Manik juga menyoroti keterlambatan realisasi pembangunan akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Perputaran ekonomi daerah dinilai melambat karena banyak kegiatan pembangunan yang belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pembangunan daerah.

Ia menilai, jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Apalagi sebelumnya pemerintah sering menyampaikan komitmen untuk bekerja cepat dan mempercepat pembangunan di Aceh Singkil.

“Jangan sampai slogan kerja cepat hanya menjadi pencitraan politik semata. Masyarakat hari ini membutuhkan bukti, bukan sekadar narasi dan janji,” Sindir Syahrul.

Tidak hanya sampai disitu, Ketua AMPAS itu juga meminta DPRK menelusuri sejauh mana realisasi fisik dan keuangan APBK 2026 hingga saat ini. Sebab menurut mereka, keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran daerah merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

“Kami juga mengingatkan bahwa lambannya progres pembangunan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru, mulai dari terganggunya pelayanan publik, terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar, hingga tidak optimalnya program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat,” Paparnya.

Syahrul Manik menegaskan pengawasan terhadap pengelolaan APBK harus dilakukan secara serius dan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. DPRK diminta berani mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya kelalaian, ketidakmampuan, ataupun dugaan permainan dalam proses pelaksanaan anggaran daerah.

“Jangan biarkan APBK yang telah disahkan dengan susah payah justru menjadi anggaran yang mandek tanpa realisasi nyata. Jika ada hambatan, buka secara transparan kepada publik. Jika ada pihak yang lalai, maka harus dievaluasi,” sebutnya.

AMPAS berharap DPRK Aceh Singkil segera menjadwalkan RDP dengan TAPK dalam waktu dekat agar persoalan lambannya progres pembangunan dapat segera terungkap dan dicarikan solusi konkret demi kepentingan masyarakat Aceh Singkil secara luas.

Pewarta : Arman Munthe