Tahun 2026, Duit Perjalanan Dinas Bappeda Capai Rp333 Juta

ACEH SINGKIL, TrenNews.id – Alokasi anggaran perjalanan dinas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2026 kembali menjadi perbincangan.

Berdasarkan data resmi yang terpublikasi pada laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) kategori swakelola. Bappeda tercatat mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dalam jumlah yang tidak sedikit.

Setidaknya terdapat 23 paket belanja perjalanan dinas. Jika seluruh pagu tersebut diakumulasikan, total nilainya mencapai Rp333.115.664 yang bersumber dari APBD.

Paket-paket tersebut tersebar untuk mendukung berbagai kegiatan perencanaan. Mulai dari Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Jenis belanjanya pun terbagi menjadi dua, yakni Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Untuk perjalanan dinas dalam kota, pagunya tercatat mulai dari Rp7.160.000 hingga Rp26.555.000 per paket. Sementara untuk perjalanan dinas biasa, nilainya mulai dari Rp3.901.200 hingga paket terbesar Rp41.324.150 untuk kegiatan Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sebagai lembaga perencana, Bappeda memang memiliki fungsi koordinasi, baik di dalam daerah maupun ke luar daerah. Perjalanan dinas menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menyelaraskan program antar bidang, antar OPD, hingga sinkronisasi dengan provinsi dan pusat.

Namun dengan jumlah paket yang mencapai puluhan dan total ratusan juta, muncul pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada publik. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah soal efektivitas dan output dari frekuensi koordinasi tersebut.

Dengan anggaran yang terpecah dalam banyak paket untuk kegiatan yang nomenklaturnya hampir serupa seperti koordinasi perencanaan, sejauh mana koordinasi itu menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur dan berdampak?

Bagaimana publik bisa menilai bahwa perjalanan dinas tersebut bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan benar-benar untuk mematangkan perencanaan pembangunan Aceh Singkil?

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah soal transparansi tujuan perjalanan. Untuk paket perjalanan dinas biasa dengan nilai puluhan juta, ke mana saja tujuan perjalanan itu dilakukan dan dalam rangka apa? Apakah untuk konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sinkronisasi Musrenbang, atau penguatan inovasi daerah?

Penjelasan mengenai hasil dan tindak lanjut perjalanan dinas tersebut menjadi penting agar alokasi anggaran yang besar ini bisa dipahami manfaatnya oleh masyarakat.

Tanpa penjelasan yang terbuka, anggaran perjalanan dinas yang tersebar dalam banyak paket ini rawan menimbulkan persepsi yang keliru di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala Bappeda Aceh Singkil, Junaidi belum merespon pertanyaan dari TrenNews.id. Mulai dari porsi efisiensi, output konkret, indikator keberhasilan hingga manfaatnya untuk publik.

Pewarta : Arman Munte