BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Bupati dan Ketua DPRD Kolaka Utara Hadiri Langsung di Kendari

Kendari, TrenNews.id — Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH bersama Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Fitra Yudi, menghadiri langsung agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Auditorium Kantor BPK Sultra, Kendari, Senin (25/5/2026).

Kehadiran pimpinan eksekutif dan legislatif Kolaka Utara tersebut menjadi simbol kuat komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam pemaparannya, BPK Sultra menjelaskan berbagai aspek pemeriksaan keuangan daerah, mulai dari dasar hukum pemeriksaan, sistem penilaian opini, hingga konsep pemeriksaan kinerja berbasis ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E).

BPK juga menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan berbasis sampel dan materialitas, dengan fokus pada hal-hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Bupati Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai langkah perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Pemeriksaan BPK ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan sesuai aturan. Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan dipercaya masyarakat,” ujar Nur Rahman Umar.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh OPD dalam menjaga kualitas administrasi serta pengelolaan anggaran daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem pengawasan keuangan daerah agar tata kelola pemerintahan semakin baik ke depan.
Agenda penyerahan LHP tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat OPD dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

(Sumber: Diskominfo Kolut)